Keteteran Hadapi Pilkada, Golkar Minta Bantuan Pemerintah

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Ahmadi Noor Supit, mengakui partainya saat ini keteteran dalam merancang dan mempersiapkan strategi pemilihan kepala daerah serentak yang bakal digelar akhir tahun. Dualisme kepemimpinan yang membelah partai beringin dinilai masih menjadi hambatan yang tak terelakkan.

Meski sempat menjadi bagian dari Tim 10 persiapan pilkada mewakili kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono, Ahmadi menyatakan penjaringan calon kepala daerah masih belum optimal. Dengan kata lain, kondisi Golkar dalam menghadapi pilkada serentak kali ini masih dalam posisi yang tidak menguntungkan.

Menurut Ahmadi, Golkar saat ini sama sekali berbeda dengan sebelumnya. Perpecahan di internal partai tidak memberi kesempatan pengurus untuk membimbing para calon kepala daerah baik dalam bentuk forum maupun pembekalan berupa motivasi.

Pilihan Redaksi Golkar Siapkan Tiga Nama untuk Saingi Ahok Jadi Cagub DKI Pemerintahan Jokowi Tambah Kuat kalau Golkar Ikut Gabung Polisi Periksa Agung Laksono Kasus Sengketa Pilkada Koalisi Acak Pilkada Akibat Demokrasi Tak Terkonsolidasi Waketum Dua Kubu Golkar Bahas Pilkada dalam Makan Siang

"Kalau toh nantinya menang, itu lebih kepada si calon (kepala daerah). Peran partai sendiri tidak optimal. Dan itulah yang kami minta kepada pemerintah untuk bisa membantu penyelesaian politik ini," kata Ahmadi saat ditemui di Gedung DPR, Senin (28/9).

Ketua Badan Anggaran DPR itu menyatakan pemerintah perlu turun tangan menyelamatkan Partai Golkar dari perpecahan. Pasalnya, Ahmadi menilai Golkar telah menjadi semacam "aset negara" yang punya peran banyak terhadap dunia perpolitikan di Indonesia.

Ahmadi mengamini telah ada permintaan Musyawarah Luar Biasa dari Yorrys Raweyai yang berusaha mencari jalan islah menengahi kubu Agung dan Ical. Namun Ahmadi menilai ide Munaslub itu tak bisa direalisasikan mengingat masih ada persoalan hukum yang belum tuntas di antara kedua belah pihak.

Dengan kata lain, pencarian solusi dalam bentuk apapun hanya bisa diupayakan jika persoalan hukum di Pengadilan Jakarta Utara dan Pengadilan Tata Usaha Negara menerbitkan putusan. Dalam hal ini, dua Ketua Umum Golkar telah sepakat menjadikan hasil putusan di tingkat pengadilan dan PTUN sebagai putusan akhir alias final.

"Paling dekat itu akan ada putusan bulan November. Para Ketua Umum sudah ada gentlement agreement untuk tidak melanjutkan persoalan hukum," kata Ahmadi.

Gagasan Munaslub diakui sebagai salah satu solusi mempertemukan kedua belah pihak untuk mengupayakan islah dengan cara yang mengenakkan masing-masing kubu. Namun Ahmadi mencatat bahwa Munaslub itu hanya bisa dilaksanakan oleh kepengurusan partai yang definitif.

"Lantas siapa yang definif itu? Secara hukum belum ada. Oleh karena itu kita tunggu dulu semua proses hukum ini tuntas," kata Ahmadi.

(obs)