Menkominfo Peringatkan Operator Terkait Dugaan Penyadapan
Aditya Panji | CNN Indonesia
Selasa, 17 Mar 2015 14:41 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengingatkan agar operator telekomunikasi rutin memeriksa jaringan untuk mencegah dan mangatasi upaya penyadapan dari pihak asing yang belakangan ini kembali mencuat.
Menurut standar telekomunikasi internasional yang jadi acuan operator telekomunikasi, menurut Rudiantara, sudah selayaknya operator telekomunikasi melakukan hal itu.
Isu penyadapan yang kali ini menimpa Indonesia diduga dilakukan oleh badan intelijen National Security Agency (NSA) dari Amerika Serikat dan Government Communications Headquarters (GCHQ) dari Inggris pada tahun 2010, dengan cara membobol sistem enkripsi kartu SIM yang dibuat oleh Gemalto asal Amsterdam, Belanda.
Kabar ini datang dari dokumen terbaru yang dirilis pembocor rahasia Edward Snowden yang merupakan mantan karyawan NSA. Dengan membobol sistem keamanan, maka peretas dapat memantau aktivitas panggilan telepon, pesan singkat, bahkan email para pengguna kartu SIM seluler.
Mendengar isu tersebut, pemerintah melalui Badan Regulasi Telkomunikasi Indonesia (BRTI) meminta operator seluler yang menjual kartu SIM dan menyediakan sambungan seluler untuk menyerahkan hasil investigasi internal terkait isu penyadapan.
Sejauh ini baru lima operator seluler yang menyerahkan laporan, yaitu Telkomsel, Indosat, XL Axiata, Tri, dan Ceria. Sementara Smartfren dan Esia belum menyerahkan.
"Teman-teman BRTI sudah mengumumkan, tidak ada masalah (soal dugaan penyadapan-red)," tegas Rudiantara saat ditemui di kantor Kemenkominfo, Selasa (17/3).
Perusahaan Gemalto sendiri, yang berbasis di Amsterdam, Belanda, secara terbuka mengaku bahwa sistem mereka mungkin telah diserang oleh NSA dan GHCQ. Walau demikian, Chief Executive Gemalto Oliver Piou, mengatakan serangan mungkin terjadi tetapi itu tidak mencuri kunci enkripsi kartu SIM mereka.
Rudiantara meyakini operator seluler di Indonesia hanya melakukan penyadapan yang sesuai dengan aturan dan hanya memberi akses sadap kepada pihak yang berwenang, seperti polisi atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Saya yakin operator tidak ada yang sengaja memberi ruang untuk penyadapan bagi siapa saja karena sanksi hukumnya jelas, sanksi pidananya jelas di UU Telekomunikasi. Kalau pun terjadi kesengajaan penyadapan, kita akan tindaklanjuti," ucap Rudiantara.
Indonesia disebut sebagai salah satu negara korban penyadapan NSA dan GCHQ, juga badan intelijen Selandia Baru.
Selain Amerika Serikat, Inggris, Selandia Baru, ada pula Australia dan Kanada yang diduga gemar melakukan penyadapan dan saling bekerjasama. Mereka dikenal dengan sebutan "Five Eyes" atau Lima Mata. (adt/tyo)
Menurut standar telekomunikasi internasional yang jadi acuan operator telekomunikasi, menurut Rudiantara, sudah selayaknya operator telekomunikasi melakukan hal itu.
Isu penyadapan yang kali ini menimpa Indonesia diduga dilakukan oleh badan intelijen National Security Agency (NSA) dari Amerika Serikat dan Government Communications Headquarters (GCHQ) dari Inggris pada tahun 2010, dengan cara membobol sistem enkripsi kartu SIM yang dibuat oleh Gemalto asal Amsterdam, Belanda.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mendengar isu tersebut, pemerintah melalui Badan Regulasi Telkomunikasi Indonesia (BRTI) meminta operator seluler yang menjual kartu SIM dan menyediakan sambungan seluler untuk menyerahkan hasil investigasi internal terkait isu penyadapan.
Perusahaan Gemalto sendiri, yang berbasis di Amsterdam, Belanda, secara terbuka mengaku bahwa sistem mereka mungkin telah diserang oleh NSA dan GHCQ. Walau demikian, Chief Executive Gemalto Oliver Piou, mengatakan serangan mungkin terjadi tetapi itu tidak mencuri kunci enkripsi kartu SIM mereka.
Rudiantara meyakini operator seluler di Indonesia hanya melakukan penyadapan yang sesuai dengan aturan dan hanya memberi akses sadap kepada pihak yang berwenang, seperti polisi atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Saya yakin operator tidak ada yang sengaja memberi ruang untuk penyadapan bagi siapa saja karena sanksi hukumnya jelas, sanksi pidananya jelas di UU Telekomunikasi. Kalau pun terjadi kesengajaan penyadapan, kita akan tindaklanjuti," ucap Rudiantara.
Indonesia disebut sebagai salah satu negara korban penyadapan NSA dan GCHQ, juga badan intelijen Selandia Baru.
Selain Amerika Serikat, Inggris, Selandia Baru, ada pula Australia dan Kanada yang diduga gemar melakukan penyadapan dan saling bekerjasama. Mereka dikenal dengan sebutan "Five Eyes" atau Lima Mata. (adt/tyo)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK