Jokowinomics, Ideologi yang Jadi Bulan-bulanan

Pertama, kepemimpinan presiden sebelumnya memang mewariskan kondisi ekonomi yang tidak cukup menguntungkan. Kebijakan ekonomi sangat terdistorsi oleh krisis politik. Kekuatan ekonomi tetap disandarkan kepada sektor yang relatif tidak perlu kebijakan ekonomi, yaitu sektor pertambangan. Struktur ekonomi Indonesia merapuh di sektor kunci: industri dan pertanian, sehingga nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus menurun, sejak Agustus 2013 sampai Agustus 2014. Produk industri yang diperdagangkan dikuasai produk impor atau olahan impor. Pertanian sawah, baik padi maupun komoditi tradisional seperti cabai, tomat, bawang, hanya memberikan nilai tukar 0-4%, jauh di bawah suku bunga pinjaman sektor mikro 22%.

Jokowinomics membawa angin segar. Bahkan ada janji bahwa rupiah akan berada di bawah Rp 10.000 per dollar AS. Harga dan ketersediaan bahan pokok semakin terjangkau, atau turun, atau minimal stabil. Struktur industri dibangun kembali. Infrastruktur menjadi panggung bersama untuk tumbuh kuat. Ekonomi semakin berdikari. Rakyat kecil dan miskin terangkat kualitas hidupnya. Terlebih setelah kebijakan menaikkan BBM tidak mendapatkan respon negatif dari publik. APBN surplus, dan Presiden gembira. Rencana kebijakan makin menapak di jalur yang benderang.

Namun, kebijakan infrastruktur sebagai prioritas yang sudah benar, tidak fokus. Ini adalah penyebab kedua tidak efektifnya Jokowinomics. Semua mau dikerjakan, dengan asumsi pendapatan dari pajak aman. Karena pada November 2014, Presiden menambah target pencapaian pajak APBN-P 2015 Rp 600 triliun, atau 50 persen dari potensi pajak yang belum diraih. Pasar merespons negatif. Masyarakat pun merespons negatif. Bahkan amnesti pajak pun tidak mendapat respons dalam bentuk repatriasi dana dari luar negeri, khususnya Singapura, secara signifikan. Kebijakan dinilai tak lebih dari “jebakan Batman”, begitu uang masuk, pemiliknya diaduk-aduk.

Ancaman kegagalan penerimaan pemerintah dari pajak makin membesar, sampai pemerintah masuk ke mode panic, sampai kemudian Presiden menunjuk Menko Perekonomian Darmin Nasution, yang sebelum menjadi Gubernur BI adalah Dirjen Pajak.

Kesulitan mendapatkan pembiayaan pajak, proyek-proyek infrastruktur ditawarkan kepada luar negeri. Salah satu mitra favorit adalah China. Seperti biasa, lebih model yang disukai pemberi pinjaman adalah turn key project, kalau sudah selesai diserahkan. Untuk mengerjakan, terserah pemberi modal. China membangun melalui perusahaan China, mesin China, hingga pekerja pun dari China. Pembangunan infrastruktur tergantung di 5M-nya: money, method, management, machine, and man. PLTU di Bali yang baru, dibiayai China, dikerjakan perusahaan China, pekerjanya China, bahkan waktu peresmiannya beberapa hari lalu pun penerima tamunya orang China.

Ketersedian anggaran menjadi masalah serius berkenaan dengan kebijakan subsidi warga miskin. KKS, KIS, dan KIP memang melanjutkan program pemerintahan sebelumnya dengan melakukan rebranding, namun dengan intensitas yang lebih tinggi. Boleh dikatakan, ke depan, hampir 50% popularitas Presiden ditopang oleh keberhasilan dari kebijakan tiga kartu sakti ini.

Ekonomi berdikari yang dibayangkan mendadak terkejap-kejap. Kebijakan publik paling penting di setiap negara adalah kebijakan keuangan, setelah itu kebijakan demografi. Kebijakan keuangan bukan berarti membelanjakan, tetapi bagaimana memastikan pendapatan didapat. Ini adalah masalah risiko manajemen pada kebijakan publik. Kebijakan keuangan kita sudah lama nir-manajemen-risiko. Jika pun ada, hanya risiko fiskal, tidak menjangkau risiko ekonomi, sosial, politik, bahkan risiko dalam satu kesatuan paket. Jika berhadapan dengan Presiden, rerata menteri kita seringkali menjadi menteri Palugada, “apa lu mau, gua ada”.

---