Menko Darmin: Proyek Kereta Cepat Bukan Tanggung Jawab APBN
CNN Indonesia
Kamis, 03 Sep 2015 17:30 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menegaskan tidak akan mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Dengan demikian, siapapun pemenang tender proyek ini harus bermitra penuh dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Keputusan itu (akan) selalu didasari oleh satu, tidak akan ada beban ke APBN. Itu prinsip pertama, termasuk garansi," ucapnya menegaskan," ujar Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Istana Kepresidenan, Kamis (3/9).
Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan mengumumkan keputusan final soal proyek kereta cepat ke publik nantinya.
"Ke depan untuk pengembangannya nanti (proyek kereta cepat) ini akan didisain, dirancang sebagai kerjasama business to business, sehingga yang akan maju ke depan adalah BUMN,"
Sayangnya, Darmin tidak menyebutkan BUMN mana yang direkomendasikan pemerintah untuk terlibat dalam proyek tersebut.
Darmin menambahkan berdasarkan hasil penilaian konsultan independen, Boston Consulting Group (BCG), proposal yang ditawarkan China dan Jepang masing-masing diberi catatan khusus.
Untuk keunggulan proyek kereta cepat yang ditawarkan China, Darmin mengatakan lebih pada aspek-aspek ekonomi, antara lain terkait penggunaan komponen dalam negeri. Sedangkan Jepang dinilai lebih berpengalaman dan teknologi yang ditawarkan lebih baik dari sisi keamanan
"Kalau dilihat dampaknya terhadap aspek-aspek ekonomi yang lain, kalau diliat local content-nya. Memang dia itu sebenarnya cenderung di China. Tetapi kalo diliat track record dan perkembangan teknologinya, dilihat tidak pernah ada kecelakaan ya cenderung unggul Jepang," katanya.
Xu Shaoshi, Menteri Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi China ketika berkunjung ke Indonesia pada bulan lalu menyatakan, investornya siap melaksanakan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tanpa menggunakan dana APBN.
Nilai investasi yang diajukan oleh China dalam hasil studi kelaikannya mencapai US$ 5,5 miliar, dengan skema pendanaan melalui pinjaman berjangka 20 tahun berbunga 2 persen. Pinjaman tersebut nantinya akan ditanggung oleh konsorsium delapan perusahaan China.
Sementara Jepang, berdasarkan hasil studi kelaiakan proyeknya menawarkan skema kemitraan dan pendanaan investasi yang melibatkan pemerintah, swasta Jepang, dan BUMN. Proporsi pendanaan yang ditawarkan adalah 16 persen pemerintah, 10 persen swasta Jepang, dan 74 persen BUMN.
Dalam proposal tersebut, Jepang menjelaskan alasan diperlukannya keterlibatan pemerintah dalam proyek kereta cepat tersebut adalah karena pembangunannya diperkirakan tidak menguntungkan.
Namun, baru-baru ini pihak Jepang mengajukan revisi penawaran proyek kereta cepat. Selain mempersingkat waktu pengerjaan, Jepang juga menawarkan konsep baru pendanaan proyek tanpa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Keputusan itu (akan) selalu didasari oleh satu, tidak akan ada beban ke APBN. Itu prinsip pertama, termasuk garansi," ucapnya menegaskan," ujar Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Istana Kepresidenan, Kamis (3/9).
Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan mengumumkan keputusan final soal proyek kereta cepat ke publik nantinya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sayangnya, Darmin tidak menyebutkan BUMN mana yang direkomendasikan pemerintah untuk terlibat dalam proyek tersebut.
"Kalau dilihat dampaknya terhadap aspek-aspek ekonomi yang lain, kalau diliat local content-nya. Memang dia itu sebenarnya cenderung di China. Tetapi kalo diliat track record dan perkembangan teknologinya, dilihat tidak pernah ada kecelakaan ya cenderung unggul Jepang," katanya.
Xu Shaoshi, Menteri Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi China ketika berkunjung ke Indonesia pada bulan lalu menyatakan, investornya siap melaksanakan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tanpa menggunakan dana APBN.
Nilai investasi yang diajukan oleh China dalam hasil studi kelaikannya mencapai US$ 5,5 miliar, dengan skema pendanaan melalui pinjaman berjangka 20 tahun berbunga 2 persen. Pinjaman tersebut nantinya akan ditanggung oleh konsorsium delapan perusahaan China.
Sementara Jepang, berdasarkan hasil studi kelaiakan proyeknya menawarkan skema kemitraan dan pendanaan investasi yang melibatkan pemerintah, swasta Jepang, dan BUMN. Proporsi pendanaan yang ditawarkan adalah 16 persen pemerintah, 10 persen swasta Jepang, dan 74 persen BUMN.
Dalam proposal tersebut, Jepang menjelaskan alasan diperlukannya keterlibatan pemerintah dalam proyek kereta cepat tersebut adalah karena pembangunannya diperkirakan tidak menguntungkan.
Namun, baru-baru ini pihak Jepang mengajukan revisi penawaran proyek kereta cepat. Selain mempersingkat waktu pengerjaan, Jepang juga menawarkan konsep baru pendanaan proyek tanpa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK