Jakarta, CNN Indonesia -- Paket Kebijakan Ekonomi Jilid III yang diluncurkan oleh pemerintahan Joko Widodo dinilai masih berfokus pada sisi investasi dan tidak terlalu berdampak ke daya beli masyarakat yang lesu. Sementara, pemangkasan harga gas dinilai berpotensi menggerus pendapatan pemerintah.
Ekonom Mandiri Sekuritas, Aldian Taloputra mengatakan pihaknya menilai paket ketiga tersebut masih fokus pada sisi investasi. Pasalnya, ia menilai dalam kebijakan pemangkasan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), efek utamanya lebih ke beban logistik.
“Misalnya, penurunan harga solar bersubsidi diprediksi akan lebih berdampak pada penurunan beban logistik, dibandingkan dengan daya beli. Kondisi itu terjadi karena premium berporsi 69 persen dari total BBM transportasi sedangkan solar hanya 15 persen,” ujarnya dalam riset, Kamis (8/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan, imbas kebijakan tersebut terhadap inflasi dinilai sangat minim. Adapun penurunan harga gas, diskon tarif listrik dan pelonggaran aturan transaksi tanah merupakan usaha pemberian insentif investasi.
“Sehingga, dampaknya pada inflasi sangat minor yaitu 0,004 ppt. Sementara itu, penurunan harga gas, diskon tarif listrik, dan pelonggaran aturan transaksi tanah merupakan usaha untuk memberikan insentif investasi dan juga memberikan beberapa pelonggaran pada sektor swasta di tengah kondisi ekonomi yang sedang tertekan,” jelasnya.
Secara khusus, ia menyatakan kebijakan tersebut juga menurunkan harga gas yang sangat berdampak pada pendapatan di beberapa industri. Ia mengaku berhati-hati dalam melihat kebijakan tersebut karena dinilai memiliki dampak negatif.
“Pernyataannya adalah seberapa besar pendapatan gas tersebut bagi pemerintah? Secara rerata 2012–2014, harga gas berporsi 5 persen pada total pendapatan pemerintah. Meskipun detailnya akan menyusul, kami hati-hati terhadap dampak kebijakan itu pada pendapatan pemerintah tahun depan,” ungkapnya.
Secara keseluruhan, menurutnya kebijakan ketiga saat ini memiliki dampak stimulus yang lebih cepat pada ekonomi. Meskipun demikian, ia menilai implementasi prosesnya akan lebih mudah dan lebih cepat pada hak mengakuisisi lahan dan sisanya akan dilihat nanti.