17,9 Kargo LNG Indonesia Belum Terjual Tahun Ini

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan sebanyak 17,9 kargo gas alam cair (LNG) belum memiliki pembeli sampai akhir tahun ini. Angka ini lebih rendah dibandingkan jumlah kargo LNG yang tidak terjual di tahun lalu sebanyak 20 kargo.

Untuk bisa memaksimalkan penyerapan LNG tersebut, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM menegaskan tidak akan dengan mudah menerbitkan rekomendasi impor LNG meskipun porsi Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2016 hingga 2025 meningkat.

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja mengatakan, setidaknya pemerintah tidak akan mengimpor gas selama dua tahun mendatang akibat masih ada LNG di dalam negeri yang belum terserap. Sedangkan kebutuhan gas bagi PLTGU di kedua tahun tersebut sebesar 903 TCF, di mana kebutuhan gas tahun 2016 sebesar 429 TCF dan 2017 sebesar 474 TCF.

"Nah 17,9 kargo LNG itu kami tidak tahu akan dikemanakan, makanya lebih baik untuk alokasi dalam negeri. Apalagi, harga LNG dalam negeri dan impor tidak beda jauh," ujar Wiratmaja ditemui di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tadi malam.

Kendati demikian, ia menjelaskan Pemerintah bisa saja mengimpor LNG di masa-masa tersebut jika ada beberapa kondisi tertentu. Ia mengatakan, skenario lainnya bisa saja impor dilakukan dan lifting gas dalam negeri dikurangi.

"Nanti bisa saja seperti itu, tapi kami juga perlu pikirkan bagaimana kargo-kargo LNG yang belum terserap? Apakah mau ditutup, apakah mau dijual ke luar, atau bagaimana ini kan perlu dilihat juga yang terbaiknya," katanya.

Pilihan Redaksi PLN Borong Gas, Keputusan Investasi Tangguh III Terbit Juni Proyek LNG Pertamina dan Grup Kalla Terganjal Desain Proyek Pemerintah Beri Kebebasan Waktu Inpex Rombak PoD Blok Masela Wacana Holding BUMN Migas Mulai Menuai Kontroversi

Sementara itu, Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan kebijakan mengurangi LNG impor tetap akan dilakukan sampai 2020. Pasalnya pemerintah memperkirakan baru terjadi defisit LNG pada tahun yang dimaksud. Selain itu, masuknya impor akan menyebabkan bauran harga yang lebih baik, sehingga harga yang bisa diterima PT PLN (Persero) juga lebih kompetitif.

"Namun memang impor itu kurang baik karena Indonesia harus mengurangi lifting-nya. Ya bagaimanapun kami memang perlu mengimpor LNG di tahun 2020," katanya di lokasi yang sama.

Sebagai informasi, RUPTL 2016 hingga 2025 mencantumkan porsi PLTGU di dalam bauran energi sebesar 29,4 persen atau meningkat dari usulan sebelumnya sebesar 24,3 persen.

Sampai dengan April 2016, realisasi porsi PLTGU dalam bauran pembangkit listrik terbilang sebesar 25,27 persen, atau lebih besar dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 sebesar 23,88 persen.