Sri Mulyani Harapkan OKE OCE Tak Sekadar Jumlah Pengusaha
Mesha Mediani | CNN Indonesia
Kamis, 28 Des 2017 10:03 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi program kerja OKE OCE (One Kecamatan, One Center of Entrepreneurship) yang menjadi andalan Gubernur dan Wakil Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Diharapkan, program tersebut bisa mengatasi isu pengangguran yang relatif tinggi dan kesenjangan.
"Saya tidak mempertanyakan apakah program ini menciptakan entrepreneur (pengusaha) baru. Indonesia punya banyak program yang membantu usaha kecil menengah," ujarnya, Rabu (27/12).
Ia menjelaskan, program pemerintah pusat tersebut, antara lain kredit usaha rakyat, kredit ultra mikro, subsidi, serta dana desa guna menambah pengusaha di level desa.
"Kita berharap, program yang dilakukan oleh Jakarta itu bisa meng-address secara fundamental. Kemudian, diterjemahkan dalam bentuk indikator pengangguran, jumlah pengusaha kecil yang empower, termasuk jumlah pengusaha kecil yang membayar pajak," kata mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.
Walau pengusaha kecil membayar pajak dengan jumlah yang kecil pula, ia meyakini, langkah mereka akan tetap berkontribusi untuk pembangunan bangsa.
"Sehingga, dia memiliki rasa memiliki untuk memperjuangkan pembangunan. Tidak sekadar ‘saya minta sesuatu'" tutur dia.
Ia juga berharap OKE OCE bisa tersinkronisasi dengan program pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Sehingga, Pemerintah bisa betul-betul fokus terjun menembus kantong-kantong kemiskinan.
Terlebih, saat ini tingkat kemiskinan di nasional mencapai 10,6 persen dan sulit menurunkannya menjadi satu digit. Upaya menurunkannya pun bergantung pada bagaimana pemerintah masuk ke dalam kantung kemiskinan dan menjaga kehidupan masyarakat. Sehingga, mereka punya daya beli kemampuan hidup dan aktivitas ekonomi.
"Kami harap, OKE OCE menghasilkan pengentasan kemiskinan yang sifatnya sustainable (berkelanjutan),” terang dia.
Program lain yang dikomentarinya, yaitu penyediaan perumahan bagi masyarakan berpenghasilan rendah, termasuk uang muka nol persen.
"Kami, Pemerintah Pusat memiliki program itu dan progresnya masih sangat struggle (penuh perjuangan). Masalah lokasi, segmentasi, target menjadi penting," imbuh dia.
Ia menambahkan, kalau sekadar membangun rumah dan laku tidaklah sulit. Toh, banyak orang yang punya daya beli cukup untuk memiliki properti kedua, ketiga, keempat, kelima.
Ia menilai, masalahnya adalah bagaimana menyediakan perumahan terutama bagi mereka yang tinggal di hunian kumuh, sehingga bisa mentransformasi DKI sebagai ibu kota terbaik bagi mssyarakatnya.
Pada kesempatan yang sama, Sri memaparkan bagaimana sebaiknya peranan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta untuk dioptimalkan dan dimaksimalkan sebaik-baiknya demi melayani masyarakat dan menimbulkan kinerja yang baik.
"Apakah dengan jumlah APBD-nya yang cukup besar, maka mereka perlu untuk mendesain anggaran pendidikan, bukan pada masalah besarannya, namun bagaimana menggunakan komposisi di dalamnya dan ini perlu dijelaskan kepada masyarakat," kata Ani, sapaan akrabnya.
Dengan demikian, masyarakat bisa ikut mengontrol dan memperbaiki kualitas belanja. Selain itu, prinsip value for money, yakni konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Prinsip inilah yang dianutnya dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Ia berharap, Pemprov DKI mulai memikirkan setiap rupiah yang dibelanjakan agar menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat.
"Termasuk, tadi saya sampaikan penanaman modal untuk BUMD (badan usaha milik daerah) karena bisa saja BUMD itu tidak betul-betul perlu ditanamkan modal untuk memperbaiki kualitasnya, tetapi hanya sekadar untuk membayar gaji mereka," ucap Ani. (bir)
"Saya tidak mempertanyakan apakah program ini menciptakan entrepreneur (pengusaha) baru. Indonesia punya banyak program yang membantu usaha kecil menengah," ujarnya, Rabu (27/12).
Ia menjelaskan, program pemerintah pusat tersebut, antara lain kredit usaha rakyat, kredit ultra mikro, subsidi, serta dana desa guna menambah pengusaha di level desa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Walau pengusaha kecil membayar pajak dengan jumlah yang kecil pula, ia meyakini, langkah mereka akan tetap berkontribusi untuk pembangunan bangsa.
Terlebih, saat ini tingkat kemiskinan di nasional mencapai 10,6 persen dan sulit menurunkannya menjadi satu digit. Upaya menurunkannya pun bergantung pada bagaimana pemerintah masuk ke dalam kantung kemiskinan dan menjaga kehidupan masyarakat. Sehingga, mereka punya daya beli kemampuan hidup dan aktivitas ekonomi.
"Kami harap, OKE OCE menghasilkan pengentasan kemiskinan yang sifatnya sustainable (berkelanjutan),” terang dia.
"Kami, Pemerintah Pusat memiliki program itu dan progresnya masih sangat struggle (penuh perjuangan). Masalah lokasi, segmentasi, target menjadi penting," imbuh dia.
Ia menambahkan, kalau sekadar membangun rumah dan laku tidaklah sulit. Toh, banyak orang yang punya daya beli cukup untuk memiliki properti kedua, ketiga, keempat, kelima.
Pada kesempatan yang sama, Sri memaparkan bagaimana sebaiknya peranan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta untuk dioptimalkan dan dimaksimalkan sebaik-baiknya demi melayani masyarakat dan menimbulkan kinerja yang baik.
"Apakah dengan jumlah APBD-nya yang cukup besar, maka mereka perlu untuk mendesain anggaran pendidikan, bukan pada masalah besarannya, namun bagaimana menggunakan komposisi di dalamnya dan ini perlu dijelaskan kepada masyarakat," kata Ani, sapaan akrabnya.
Ia berharap, Pemprov DKI mulai memikirkan setiap rupiah yang dibelanjakan agar menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat.
"Termasuk, tadi saya sampaikan penanaman modal untuk BUMD (badan usaha milik daerah) karena bisa saja BUMD itu tidak betul-betul perlu ditanamkan modal untuk memperbaiki kualitasnya, tetapi hanya sekadar untuk membayar gaji mereka," ucap Ani. (bir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK