Beda Program Ekonomi Donald Trump dan Joe Biden

Tak lama lagi, hasil akhir Pemilihan Umum Amerika Serikat 2020 yang mempertemukan Joe Biden dengan petahana Presiden Donald Trump akan segera diketahui.

Sejak awal masa kampanye dua calon tersebut telah memaparkan berbagai program dan visi-misi yang akan mereka jalankan empat tahun ke depan.

Menariknya dalam hal ekonomi, masing-masing punya program yang sangat bertolak belakang. Trump ingin melanjutkan kebijakan ekonominya seperti stimulus untuk pemulihan ekonomi dari pandemi hingga pemangkasan pajak bagi individu dan pebisnis yang telah berjalan sejak 2017.

Sementara Biden, sebaliknya, menginginkan semua hal yang telah dijalankan berubah total. Salah satunya, mencabut pemotongan pajak yang diberlakukan pemerintahan Trump.

Dalam wawancara dengan CNN.com pada Juli 2019, Biden juga mengatakan bakal menaikkan tarif pajak penghasilan individu teratas menjadi 39,5 persen dan menaikkan tarif pajak perusahaan dari 21 persen menjadi 28 persen.

Biden telah merinci proposal moderat untuk memfokuskan belanja pemerintah guna memacu manufaktur di berbagai sektor termasuk energi bersih, infrastruktur, dan perawatan kesehatan.

Sementara Biden mendorong kelas menengah dan salah satu pilar utama kampanye Biden. Dia mengatakan negara perlu membangun ekonomi yang menghargai pekerjaan, bukan hanya kekayaan.

Mantan Wakil Presiden yang mendampingi Obama selama 8 tahun itu juga mendorong penghapusan perjanjian tidak bersaing untuk pekerja dan memperluas akses ke pendidikan yang terjangkau, termasuk perguruan tinggi gratis.

Di luar itu, rencana Biden untuk mengatasi pandemi virus corona juga mencakup langkah-langkah yang dirancang untuk membantu bisnis dan sekolah dibuka kembali.

Selain itu, dukungan keuangan untuk mempertahankan dan mempekerjakan kembali pekerja, membangun clearinghouse terbaik untuk sekolah, hingga menjamin cuti berbayar bagi siapa pun yang mengidap virus corona atau yang merawat seseorang dengan covid-19.

Dalam hal ini, Biden kerap menyerang Trump dan mengatakan Presiden AS tersebut tak punya rencana apa pun terkait pandemi dan pemulihan ekonomi sementara korban terus-menerus bertambah selama sembilan bulan terakhir.

Kebijakan Ekonomi Trump

Meski demikian, Trump sendiri sebenarnya telah punya sejumlah jurus menghadapi pandemi seperti menandatangani paket bantuan darurat terbesar dalam sejarah AS pada 2020.

Paket stimulus Undang-Undang CARES sekitar US$2 triliun tersebut termasuk, di antara banyak item lainnya, bantuan keuangan langsung kepada orang Amerika. Mayoritas paket stimulus yang digelontorkan adalah Program Perlindungan Gaji sebesar US$660 miliar, yang memberikan pinjaman kepada usaha kecil jika minimal 75 persen dari uang tersebut digunakan untuk upah buruh.

Sebelum UU CARES ditandatangani, Trump juga menandatangani paket bantuan virus korona pada 18 Maret. Paket tersebut termasuk ketentuan untuk pengujian gratis untuk covid-19 dan cuti darurat berbayar untuk orang-orang tertentu yang terkena dampak virus corona, dengan pembayaran dibatasi hingga US$511 sehari.

Ini juga meningkatkan pendanaan Medicaid, kredit pajak tertentu, dan bantuan makanan yang diperluas.

Meski demikian, ada banyak kritik terhadap program dan paket ini dan banyak bukti bahwa sebagian dana tidak masuk ke orang Amerika dan usaha kecil yang paling membutuhkan.

Di luar itu, terkait pencapaian kebijakan ekonominya selama menjabat, Trump mengatakan pemotongan pajak untuk memancing investasi telah membuat Amerika mangalami "ledakan ekonomi" yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Tetapi kebijakan tersebut dikritik karena menyebabkan peningkatan defisit anggaran federal menjadi hampir US$1 triliun pada tahun fiskal 2019. Ini tentu saja merusak janji kampanye untuk tidak hanya menyusutkan tetapi juga menghilangkan utang nasional sama sekali pada akhir masa jabatan kedua.

[Gambas:Video CNN]