Mengurai Masalah Harga Telur yang Sempat Picu Peternak Marah

Harga telur kain melorot di pasar. Hari ini, harganya hanya berada di kisaran Rp22 ribu per kilogram (kg) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) atau jauh dari kisaran normal di Rp27 ribu sampai Rp28 ribu per kg.

Sementara di tingkat peternak (on farm), rata-rata harga nasional hanya sekitar Rp17 ribu sampai Rp18 ribu per kg. Realisasinya lebih rendah dari patokan yang ditetapkan pemerintah melalui Permendag Nomor 7 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen yang sebesar Rp19 ribu hingga Rp21 ribu per kg.

Ketua Umum Asosiasi Peternak Layer Nasional Ki Musbar Mesdi mengatakan penurunan harga telur terjadi karena berkurangnya serapan dari wilayah Jabodetabek dan Bandung. Selain itu, penurunan juga terjadi akibat imbas pembatasan sosial yang dilakukan pemerintah demi menekan penyebaran corona.

Ini karena, kebijakan itu berdampak pada pendapatan dan penurunan daya beli masyarakat.

"Peternak menyampaikan keluhan serapan telur menurun dari Jabodetabek dan Bandung karena produksi telur nasional 12.800 ton per hari. Padahal, penyerapannya 60 persen ada di daerah Jabodetabek dan Bandung," kata Musbar kepada CNNIndonesia.com, Senin (25/1).

Kondisi ini mengakibatkan penumpukan di gudang penyimpanan telur milik peternak. Padahal, gudang hanya bisa menyimpan telur untuk 1-2 hari saja.

Selebihnya telur berpotensi busuk padahal pasokan dari peternak terus berdatangan.

[Gambas:Video CNN]

Ia menambahkan saat ini saja, telur dari para peternak sudah sekitar seminggu di gudang. Hal ini pun membuat pedagang menekan harga jual telur sehingga turut menurunkan harga yang diterima petani.

"Karena stok menumpuk kan otomatis peternak berusaha menjual, asal keluar saja pokoknya. Itu (stok telur) harus keluar karena ayam kan bertelur setiap hari," ucapnya.

Celakanya di tengah penurunan permintaan  itu, peternak juga tengah menghadapi kenaikan harga pakan ayam. Menurut catatannya, harga pakan ayam naik Rp250 sampai Rp500 per kg sejak Desember 2020 hingga saat ini.

Dengan kenaikan harga pakan, seharusnya harga telur naik sekitar Rp500 sampai Rp1.000 per kg. Sayang, yang terjadi justru sebaliknya.

"Kenapa harga pakan naik? Karena bahan baku kita 35 persen impor, bungkil kedelai atau soybean milk ini naik luar biasa sekitar 55 persen kenaikannya. Kenapa bisa naik? Karena bahan bakunya kedelai naik," terangnya.

Atas kondisi ini, Musbar meminta pemerintah melalui Kementerian Perdagangan segera turun tangan. Ia ingin Kementerian Perdagangan meningkatkan harga acuan dalam Permendag Nomor 7 Tahun 2020.

"Dalam rapat 22 Januari kemarin, kami mohon kepada Kemendag, supaya harga telur dievaluasi, kami minta dinaikkan supaya harga dasar dari on farm itu bisa dinaikkan menjadi paling rendah Rp23 ribu per kg-Rp25 ribu per kg," ujarnya.

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan masalah harga telur saat ini memang sangat kompleks dan sudah barang tentu membuat peternak frustasi.

Ia memberi estimasi hitungan sederhana. Misalnya ada peternak yang memiliki 100 ribu ekor ayam petelur.

Dari jumlah itu, yang produktif rata-rata 80 ribu ekor. Maka setidaknya peternak akan panen 80 ribu telur. Jumlah itu setara 5.000 kg.

Nah, bila setiap harga telur lagi turun Rp3.000 per kg saja, maka kerugian total bisa mencapai Rp15 juta.

"Kerugian ini harus ditanggung saban hari sampai harga telur membaik lagi. Ini pasti membuat frustrasi," kata Khudori.

Pendapatan yang minus ini tak sebanding dengan beban modal yang harus ditanggung sekitar Rp100 juta per hari untuk biaya pakan dan perawatan.

"Karena ayam gak bisa disuruh berhenti bertelur," imbuhnya.

Sedangkan bila mengganti pakan ayam dengan yang lebih murah dan tidak impor, kualitas ayam akan terpengaruhi. Begitu juga dengan produktivitasnya pada jangka panjang.

Hal ini juga bisa menimbulkan kerugian pada masa mendatang.

Pengamat Pertanian dari Institut Pertanian Bogor Dwi Andreas mengatakan kondisi ini terjadi sejatinya bukan hanya karena imbas kenaikan harga pakan dan rendahnya daya beli. Masalah juga  dipicu kesalahan tata kelola.

Menurutnya, dari dulu belum ada tata kelola yang terstruktur di sektor perdagangan telur ayam, sehingga masalah seperti ini rentan terjadi.

"Pemerintah perlu kelola, misalnya populasi ayam yang diperkenankan misal berapa juta, kapasitasnya berapa, dan lainnya. Selama ini tidak dikelola, akan mudah sekali melihat dinamika di harga telur ayam dan daging ayam," tutur Andreas.

Hal ini, katanya, bisa diatur secara resmi dalam Permendag. Bila tidak dilakukan, maka mau tidak mau semua masalah hanya terselesaikan sendiri secara mekanisme pasar yang membutuhkan waktu atau tidak bisa instan.

Sebab, menurutnya, tak ada yang pemerintah bisa lakukan lagi. Toh, Perum Bulog yang selama ini sering mendapat penugasan menyerap hasil peternak tidak bisa melakukannya  karena tidak punya infrastruktur dan fasilitas yang memadai.

Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal memandang faktor lain yang turut mempengaruhi harga telur adalah tutupnya para warteg dan terbatasnya jam operasional restoran di kala Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali.

"Karena demand terbesar telur itu ada di rumah makan, resto, mal, dengan kemarin ada ancaman 20 ribu warteg tutup, kapasitas resto hanya boleh 25 persen, itu semua pasti signifikan menurunkan serapan telur, daripada yang dari rumah tangga," jelas Fithra.

Sementara penjualan telur tidak bisa mengandalkan perdagangan digital karena rentan pecah, tidak mudah pengemasannya, dan lainnya. Maka dari itu, ketika serapan dari restoran dan warteg berkurang, langsung terasa dampaknya.

"Ini juga yang membuat solusinya sulit, karena masalah ada di demand bukan dari sisi supply yang bisa diatur dan disiasati," ucapnya.

Kendati begitu, ia melihat setidaknya ada dua hal yang bisa dilakukan. Pertama, Kemendag menaikkan harga acuan telur yang tertuang di Permendag 7/2020.

"Dengan membuat harga batas atas dan bawah baru di harga telur setidaknya tidak memberi tekanan ke peternak," imbuhnya.

Kedua, pemerintah menyerap kelebihan pasokan telur dan menggelar operasi pasar.

"Mungkin dana PEN bisa digunakan untuk penyerapan telur ini bila memang harga telur sangat berpengaruh ke kesejahteraan peternak, atau pemerintah beri subsidi, biaya ganti produksi telur ke peternak," katanya.

Selebihnya, tidak ada cara lain. Sebab, telur memang sangat bergantung pada demand masyarakat dan bila hanya menunggu demand pulih dengan sendirinya, maka akan butuh waktu untuk membuat harga telur normal kembali.

"Karena konsumsi masyarakat masih lemah saat ini, meski sudah mulai pulih, mungkin kuartal II 2021 baru terasa bangkitnya, tapi nasib peternak tidak bisa menunggu," pungkasnya.