Holding Ultra Mikro Akan Gaet 30 Juta Nasabah UMKM Baru
Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan holding ultra mikro yang diisi oleh PT BRI (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero), dan PT PNM (Persero) akan menciptakan 30 juta nasabah UMKM baru pada 2024 mendatang. Holding BUMN itu akan dibentuk dalam waktu dekat.
"Targetnya empat tahun ke depan, kita bisa onboard 30 juta nasabah baru di tiga entitas bisnis ini secara terintegrasi," ungkap Tiko, sapaan akrabnya, saat rapat bersama Komisi VI DPR, Kamis (18/3).
Dari segi operasional, eks direktur utama Bank Mandiri itu mengatakan kementerian sudah memetakan bagaimana pembagian dan penempatan lokasi cabang masing-masing perusahaan ke depan setelah holding terbentuk.
Ia memastikan cabang akan tetap tersebar di seluruh Indonesia untuk menjangkau para nasabah UMKM.
"Saat ini sudah lakukan piloting dalam bentuk co-location di mana cabang-cabang di desa. BRI ke depan akan dilengkapi dengan loket untuk Pegadaian dan untuk Mekaar (program PNM) untuk menjangkau pembiayaan kepada masyarakat, khususnya ibu-ibu," tuturnya.
Bersamaan dengan pemetaan ini, nantinya dipastikan Pegadaian dan PNM tak perlu lagi menyewa ruko atau gedung sendiri untuk menjalankan operasi bisnis mereka. Mereka bisa menempelkan unitnya di BRI hanya dengan membangun counter atau safe deposit, sehingga biaya pembukaan kantor ke depan bisa lebih sedikit.
Selanjutnya, aktivitas bisnis Pegadaian dan PNM di BRI dikendalikan dengan sistem digital. Dengan skema ini, ia memastikan keuangan masing-masing perusahaan pelat merah bisa lebih efisien dan sehat.
Dari sisi bunga pembiayaan, ia memastikan akan turun, meski tidak menyebut bisa mencapai kisaran berapa untuk masing-masing entitas. Tapi proyeksinya akan lebih rendah dari bunga pinjaman dari masing-masing sumber untuk tiap perusahaan.
Tiko mencatat biaya pendanaan BRI kini berada di kisaran 2,3 persen. Sementara, Pegadaian sekitar 6-7 persen dan PNM 9-10 persen.
Dari sisi tenaga kerja, ia kembali menekankan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK). Bahkan, tidak ada pengurangan manfaat dari gaji dan tunjangan masing-masing karyawan.
"Bahkan kami meyakini dengan efisiensi akan ada kenaikan laba PNM dan Pegadaian dan bisa di-pass on kepada benefit dari karyawan. Kami akan terus komunikasikan bahwa holding ini bukan hanya mengejar benefit bisnis, tetapi juga untuk kesejahteraan pegawai," jelasnya.
Lebih lanjut, Tiko mengatakan rencana holding ultra mikro sudah mendapat restu dari berbagai lembaga keuangan. Mulai dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang diketuai Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Komite Privatisasi yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.
Para lembaga juga sudah memberi pesan-pesan khusus kepada Kementerian BUMN terkait pembentukan holding. OJK misalnya, ingin agar ekosistem holding bisa menerapkan panduan perlakuan akuntansi sesuai PSAK 71 mengenai Instrumen Keuangan.
"Kemudian ada satu anak perusahaan di Pegadaian yang diminta untuk investasi ke depan yang adalah anak usaha pegadaian dalam hal jual-beli emas," ujarnya.
Lalu, wasit lembaga keuangan bank dan non-bank itu juga ingin penerbitan saham atau rights issue dilakukan dengan valuasi saham yang wajar, sehingga mendapat perlindungan dari pemegang saham minoritas.
Sementara BI menitipkan agar PNM dan Pegadaian tetap punya sumber pendanaan lain di luar BRI. Kemudian, bank sentral nasional ingin agar segala transaksi menggunakan QRIS.
Sedangkan LPS memberi masukan agar holding turut menggandeng Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai mitra, sehingga kehadiran holding tidak mematikan bisnis mereka dan menghindari aksi monopoli.
"KSSK secara bersama memastikan bahwa pelaksanaan (holding untuk) UMi ini tidak menimbulkan resiko sistemik bagi perbankan nasional," ucapnya.
Terakhir, Komite Privatisasi meminta agar saham minoritas di Pegadaian dan PNM juga ditawarkan ke publik saat rights issue.
Dari sisi pendanaan, Tiko mengungkapkan rencananya BRI akan rights issue pada kuartal III 2021. Namun, belum ada proyeksi nilainya, tapi yang pasti dana itu akan digunakan untuk membeli saham seri B negara milik Pegadaian dan PNM.
"Harapannya, konsultasi dengan Komisi VI dan XI bisa diselesaikan hari ini. Kemudian pemerintah akan menyetorkan modal nontunai dan pertahankan satu lembar saham dwiwarna di PNM dan Pegadaian, sehingga pemeirntah memiliki kontrol langsung ke PNM dan Pegadaian melalui saham dwiwarna itu," imbuh dia.