Mengintip Rasio Utang Negara di Dunia, RI Bukan yang Terkecil

tim | CNN Indonesia
Selasa, 09 Agu 2022 18:22 WIB
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengklaim utang RI paling kecil di dunia. Berikut faktanya. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengklaim utang RI paling kecil di dunia. Apa benar demikian? Berikut faktanya. Ilustrasi. (Antara/Akbar Nugroho Gumay).
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengklaim jumlah utang Pemerintah Indonesia merupakan yang terkecil di dunia.

"Pemerintah Indonesia hanya punya utang Rp7.000 triliun dan paling terkecil di dunia," ungkap Luhut, dikutip dari Antara, Selasa (9/8).

Ia menekankan bahwa utang itu digunakan untuk kegiatan produktif. Salah satunya pembangunan jalan tol.

Pemerintah, kata Luhut, juga tak bodoh atau sembarangan dalam menggunakan utang. Semua pembangunan telah dihitung dengan benar, termasuk return on investment.

Sebagai contoh, pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang sepanjang 85 km. Luhut menjamin bahwa pembangunan itu akan meningkatkan ekonomi masyarakat Banten.

Dengan kata lain, ada dampak positif yang dihasilkan dari penggunaan utang tersebut.

Tak hanya itu, Luhut mengklaim rasio utang RI terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya 40 persen. Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan rasio utang di negara-negara maju yang tembus 100 persen terhadap PDB.

Lantas, bagaimana potret utang negara-negara di dunia?

IMF memproyeksi rasio utang Pemerintah Indonesia sebesar 42,71 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tahun ini.

Hal ini dipaparkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA pada Rabu (27/7) lalu.

Jika dilihat, proyeksi rasio utang Pemerintah Indonesia bukan yang terkecil di antara negara maju dan berkembang.

Rusia menjadi negara yang diramalkan memiliki rasio utang paling kecil terhadap PDB tahun ini, yakni 16,77 persen.

Berikut rincian proyeksi rasio utang negara terhadap PDB pada 2022:

Negara Maju
1. Jepang: 262,54 persen
2. Amerika Serikat (AS): 125,58 persen
3. Prancis: 112,58 persen
4. Inggris: 87,83 persen
5. Jerman: 70,87 persen
6. Korea Selatan: 52,04 persen

Negara Berkembang:
1. Brazil: 91,89 persen
2. India: 86.9 persen
3. China: 77,84 persen
4. Afrika Selatan: 70,21 persen
5. Malaysia: 69,25 persen
6. Thailand: 62,68 persen
7. Filipina: 60,04 persen
8. Indonesia: 42,71 persen
9. Arab Saudi: 24,06 persen
10. Rusia: 16,77 persen

Proyeksi ini hampir sama dengan realisasi 2020 lalu. Saat itu, rasio utang Indonesia juga bukan yang terkecil di dunia.

Berikut realisasi rasio utang terhadap PDB versi IMF:

Negara Maju
1. Jepang: 259 persen
2. AS: 134,24 persen
3. Prancis: 115,15 persen
4. Inggris: 102.61 persen
5. Jerman: 68,72 persen

Negara Berkembang:
1. Brazil: 98,68 persen
2. India: 90,06 persen
3. Afrika Selatan: 69,43 persen
4. China: 68,06 persen
5. Malaysia: 67,78 persen
6. Thailand: 49,75 persen
7. Filipina: 51,68 persen
8. Indonesia: 39,76 persen
9. Arab Saudi: 32,37 persen
10. Rusia: 19,22 persen

Jika dilihat dalam laporan APBN KITA edisi Juli 2022, total utang Pemerintah Indonesia tembus Rp7.123 triliun per Juni 2022. Angka itu naik 8,68 persen jika dibandingkan dengan Juni 2021 yang sebesar Rp6.554 triliun.

Meski begitu, rasio utang RI terhadap PDB justru turun dari 41,35 persen pada Juni 2021 menjadi 39,56 persen.

Rasio utang RI bisa dibilang masih aman karena berada di bawah batas maksimal sebesar 60 persen terhadap PDB. Aturan mengenai batas maksimal rasio utang RI tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Mayoritas utang RI berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 88,46 persen atau Rp6.301 triliun dan sisanya 11,54 persen atau Rp821,74 triliun berupa pinjaman.

Lebih rinci, SBN yang diterbitkan dengan denominasi rupiah sebesar Rp4.992 triliun dan valas Rp1.309 triliun.

Lalu, pinjaman dari dalam negeri tercatat sebesar Rp14,74 triliun dan luar negeri Rp806,31 triliun.

"Penambahan utang sebagian besar terjadi sejak 2020 karena ada badai covid-19. Covid-19 menimbulkan krisis kesehatan, krisis sosial, dan krisis kemanusiaan. Untuk itu, pemerintah meluncurkan PEN sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah untuk masyarakat," papar Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam laporan APBN KITA edisi Juli 2022.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Luky Alfirman menjelaskan utang bisa digunakan untuk pembiayaan APBN secara umum, mulai dari infrastruktur dan investasi.

"Pembiayaan utang Indonesia utamanya bersifat sebagai general financing, artinya digunakan untuk pembiayaan APBN secara umum," tutur Luky.

Ia mengatakan utang dibutuhkan karena kebutuhan belanja pemerintah lebih besar dibandingkan dengan penerimaan. Belanja itu khususnya diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tak hanya itu, pemerintah menargetkan belanja yang cukup besar demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, mengurangi pengangguran, mengurangi kesenjangan, dan mengurangi kemiskinan.

"Dalam tiga tahun anggaran terakhir, terlihat nyata tingginya kebutuhan pembiayaan untuk penanganan dampak covid-19 dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional," tutup Luky.

[Gambas:Video CNN]

(aud/sfr)
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA

ADVERTISEMENT

TERPOPULER