KMP DKI Konsultasi Pelantikan Ahok ke DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Sorotan publik, Rabu (19/11), akan tercurah pada Istana Negara dan Balai Kota DKI Jakarta menyusul rencana Presiden Joko Widodo melantik Basuki Tjahaja Purnama menjadi Gubernur DKI Jakarta pukul 14.00 WIB.

Terkait itu, Koalisi Merah Putih DPRD DKI Jakarta yang menentang pelantikan Ahok, hari ini menemui pimpinan Komisi II dan Kepala Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi II DPR di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, untuk berkonsultasi soal pelantikan Ahok.

Pilihan Redaksi Beda Dasar Hukum Kemendagri dan KMP soal Ahok Jalan Panjang Ahok Menuju Kursi DKI 1 Ahok Bukan Gubernur DKI Nonmuslim Pertama Tiga Strategi Politik KMP Jegal Ahok

"DPRD dan Komisi II DPR akan berkonsultasi soal pelantikan Ahok," kata seorang staf DPR.

Kepolisian Daerah Metro Jaya akan menurunkan 3.850 personel di sejumlah titik penting, termasuk Istana Negara dan Balai Kota DKI Jakarta, untuk mengamankan proses pelantikan Ahok.

Penolakan keras terhadap pelantikan Ahok sebelumnya ditunjukkan oleh Front Pembela Islam. Ketua FPI Muchsin Alatas mengatakan Ahok tidak pantas menjadi Gubernur Jakarta karena sejumlah alasan. Selain karena ia nonmuslim, FPI menilai karakter Ahok terlalu tegas dan frontal. Sejumlah kebijakan Ahok pun dianggap FPI kontroversial, misalnya menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 67 Tahun 2014 mengenai pengendalian pemotongan hewan di halaman Sekolah Dasar.

"Dia itu sumber masalah. Enggak cocok jadi gubernur, tapi jadi musuh rakyat," kata Muchsin.

Meski demikian, FPI hari ini tak akan melakukan demonstrasi selama proses pelantikan Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta.