BPJS Siapkan Pembangunan Hunian Buruh

Pemerintah mengatakan sedang mempersiapkan pembangunan hunian bagi buruh. Saat ini, pembangunan masih terfokus pada pencarian lahan hunian di dekat kantung-kantung industri pekerja.

"Pembangunan rusunawa dan rusunami akan difokuskan di kantung buruh seperti di Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan wilayah Sumatera," kata Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya usai bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Gedung Wapres, Jakarta, Rabu (26/11).

Elvyn mengatakan pembangunan di kantung industri ditujukan agar buruh memiliki produktifitas yang lebih baik akibat tinggal di dekat areal pabrik. Sebagian lahan untuk pembangunan hunian tersebut, katanya, sedang dipersiapkan. Beberapa diantaranya sudah ada seperti di Batam, Palembang, Karawang, Serang dan Jawa Timur.

"Di setiap lokasi kantung industri, kami akan membangun 500 unit. Tergantung para buruh mau ambil rumah di mana," ujar dia.

Pembangunan hunian tersebut, katanya, akan mengambil dana alokasi anggaran program BPJS Ketenagakerjaan dan melibatkan pihak ketiga. Meski demikian, dia mengatakan tidak bisa menyebut secara detail angka anggaran untuk rencana tersebut.

Bantuan Kredit Rumah

Selain mempersiapkan pembangunan rusunawa dan rusunami, pemerintah juga berjanji akan memberikan bantuan kredit rumah bagi para buruh yang ingin memiliki tempat tinggal.

"Kami akan memberikan bantuan uang muka ke pekerja dengan bunga sangat rendah serta akses ke perbankan untuk memberikan kredit dengan bunga lebih murah," kata Elvyn.

Untuk bantuan pinjaman uang muka, Elvyn mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 250 miliar. Setiap pekerja, nantinya, bisa meminjam sebesar Rp 50 juta untuk uang muka kredit rumah.

Lebih jauh lagi, Elvyn mengatakan tidak semua pekerja bisa mengambil pinjaman tersebut. Pinjaman diperuntukkan bagi mereka yang memiliki penghasilan maksimal Rp 4,5 juta atau para buruh.

"Jumlah pekerja yang terdaftar di BPJS adalah 16,2 juta orang. Mereka yang penghasilannya diatas Rp 4,5 juta tidak boleh mengajukan bantuan," ujar dia.

Elvyn mengatakan ke depannya akan dibentuk forum koordinasi untuk memudahkan implementasi program hunian buruh tersebut. Forum ini akan dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan telah meminta Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan untuk memaparkan program perbaikan kesejahteraan untuk buruh.

"Untuk jangka menengah, pemerintah akan berupaya menyediakan fasilitas perumahan rakyat bagi para buruh," ujar Hanif.