Beberapa Bekas Menteri Sudah Bersaksi Soal BLBI

Jakarta, CNN Indonesia -- Beberapa menteri di era Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati Soekarnoputri sudah memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pendalaman kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Berdasar pengakuannya kepada media, para menteri itu dimintai keterangan oleh lembaga antirasuah guna membongkar kembali dugaan korupsi dalam pemberian surat keterangan lunas BLBI.

Senin lalu, KPK memeriksa Rizal Ramli, Menteri Koordinator Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid. “Soal SKL (surat keterangan lunas). Katanya KPK serius mau menyelesaikan kasus ini,” kata Rizal kepada media yang mencegatnya di kantor KPK. Ia meminta agar KPK tak sendirian dalam hal ini, bantuan dari polisi dan kejaksaan diharapkan bisa membantu lembaga antirasuah.


Pilihan Redaksi KPK Kulik Soal Sjamsul Nursalim dari Laksamana Sukardi KPK Belum Akan Periksa Obligor BLBI KPK Diprediksi Kesulitan Ungkap Kasus BLBI

Sebelumnya, pada 10 Desember lalu, KPK juga memeriksa mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara Laksamana Sukardi. Laksamana mengaku dirinya dimintai keterangan ihwal surat lunas BLBI bagi obligor Sjamsul Nursalim. Bekas menteri di era Presiden Megawati itu diperiksa selama nyaris delapan jam. 

Kepada KPK Laksamana juga mengaku mengetahui adanya kerugian negara dalam penerbitan surat lunas itu. Namun ia enggan mengungkapkan berapa kerugian yang ditimbulkan. Yang jelas, katanya, banyak obligor lari setelah mendapat kucuran dana Bank Indonesia. Ia menduga jumlah buronan BLBI masih sekitar sembilan orang.

Selain Rizal Ramli dan Laksamana, KPK memeriksa Menteri Koordinator Perekonomian era Presiden Megawati, yakni Dorodjatun Koentjoro Jakti, pada 12 Desember lalu. Namun Dorodjatun memilih bungkam setelah diperiksa.