Ahli: Hakim Layak Tolak Gugatan Praperadilan Budi Gunawan

Jakarta, CNN Indonesia -- Ahli hukum acara pidana Universitas Indonesia, Junaedi, menilai hakim sidang praperadilan Komjen Budi Gunawan selayaknya menolak permohonan yang diajukan oleh tim kuasa hukum. Pasalnya, gugatan soal penetapan tersangka tak masuk dalam domain praperadilan.

"Selayaknya praperadilan menolak dan membiarkan proses ini diperiksa selanjutnya," ujar Junaedi dalam diskusi di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jakarta, Minggu (15/2).

Pilihan Redaksi Naik Pitam, Hakim Tegur Pengacara Budi Gunawan Saksi KPK: Kewenangan Penyidik Tak Bisa Digugat Tak Seperti Polri, KPK Lebih Hati-Hati Menetapkan Tersangka KPK Prediksi Praperadilan BG Ditolak karena 4 Kelemahan Hakim Sarpin Tak Bisa Putuskan Sahnya Penetapan Tersangka

Menurutnya, legalitas tersangka seseorang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah seharusnya dibuktikan dan diputus dalam peradilan.

Lebih jauh, dia berpendapat, apabila ditemukan penyimpangan dalam penetapan tersangka, dapat dicatat dan diajukan saat mengajukan bantahan atau eksepsi dalam sidang biasa. Senada dengan Junaedi, mantan Ketua Mahkamah Agung Harifin Tumpa menilai hakim praperadilan tak berwenang putuskan domain legalitas penetapan tersangka.

"Ada jalan lain untuk menguji itu. Tidak semua tindakan penyidik bisa dikoreksi pada praperadilan. Hakim bukan pengawas vertikal, bukan atasan penyidik," ujar Harifin.

Dia menambahkan, apabila ditemukan kejanggalan dalam penetapan tersangka dan tidak menemukan bukti, maka penyidik dapat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Selain itu, penetapan tersangka seseorang juga dapat diuji dalam sidang peradilan biasa. Jalan tersebut yakni melalui pengajuan eksepsi. Jika eksepsi diterima, maka perkara dapat berhenti.

"Status tersangka akan berakhir jika berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan dan diubah menjadi terdakwa setelah diadili. Proses tersangka harus melewati proses penyidikan dan penuntutan," ujar Harifin.

Dalam sidang praperadilan sepekan kemarin, kuasa hukum Budi, mempermasalahkan penetapan tersangka kliennya. Anggita tim kuasa hukum, Magdir Ismail, menilai bukti yang digunakan untuk menetapkan tersangka tidaklah cukup. Alasannya, Polri telah melakukan penyelidikan kasus yang sama namun tak menemukan bukti untuk menetapkan tersangka Kepala Lembaga Pendidikan Polri tersebut.

Apabila sesuai rencana, putusan soal gugatan praperadilan Budi Gunawan akan diputus hakim tunggal Sarpin Rizaldi besok, Senin (16/2), di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sebelumnya, lembaga antirasuah menetapkan Komjen Budi sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi, Senin (12/1). KPK menilai ada rekening milik Budi tak wajar dan menggelembung saat dirinya bertugas di Korps Bhayangkara. (meg)