Busyro Minta Mahkamah Agung Tidak Pasif dengan Polemik KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Beberapa tersangka yang telah ditetapkan statusnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kini berlomba mengajukan gugatan praperadilan untuk menuntut keadilan.

Mantan pimpinan KPK, Busyro Muqoddas, menilai lembaga peradilan tertinggi negaralah yang sebenarnya memiliki andil serta wewenang penuh untuk menyelesaikan polemik ini.

Pilihan Redaksi Polri: Jika Penangkapan BW Cacat Hukum, Praperadilan Saja Hakim Agung: Wajar Permohonan Tersangka Ditolak Praperadilan Sutan Bhatoegana Akui Siap Hadapi KPK di Sidang Praperadilan Hakim Sidang Praperadilan Suryadharma Ali Diganti Usai Dipanggil Presiden, Komisioner KPK akan Temui DPR

"Mahkamah Agung bertanggung jawab sebagai puncak peradilan, tidak bisa bersikap pasif. Bukankah itu tugas pemimpin untuk mengatasi masalah?" ujar Busyro melalui pesan singkat, Selasa (17/3).

Seperti diketahui, beberapa nama seperti Suryadharma Ali, Sutan Bhatoegana dan Hadi Purnomo telah mendaftarkan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Semua gugatan ini diakui oleh Busyro sebagai efek dari hasil putusan praperadilan perkara Komjen Pol Budi Gunawan.

"Jika tidak diantisipasi akan terjadi pembiaran atas upaya penegakan hukum, bukan oleh KPK saja, tetapi Polri dan Kejaksaan Agung akan kewalahan jika tersangka kasus narkoba dan teror mengajukan praperadilan ramai-ramai," ujar Busyro.

Oleh karena itu, pria kelahiran Yogyakarta ini berpendapat, MA sebagai pihak yang paling bertanggung jawab secara struktural dapat segera mengatasi permasalahan ini.

Misalnya, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) kepada kepala pengadilan negeri.

Sebelumnya, pelaksana tugas KPK Johan Budi mengatakan bahwa MA tidak akan lagi memungkinkan dapat mengeluarkan SEMA.

"Kami sebenarnya pernah mengusulkan surat edaran kepada MA untuk mengantisipasi gelombang praperadilan. Namun, dari diskusi awal dengan Ketua MA dan jajaran, sepertinya surat edaran MA tidak akan dikeluarkan lagi," ujar Johan.

Namun, Busyro bersikeras bahwa MA melalui SEMA merupakan cara paling ampuh untuk membendung gugatan atas penetapan tersangka oleh KPK. (meg)