BW: Capim KPK dari TNI dan Polri Rentan Konflik Kepentingan

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengapresiasi sejumlah tokoh dari Polri dan TNI yang ingin menjadi pimpinan komisi antirasuah periode berikutnya.

Meski demikian Bambang berkata, jika akhirnya terpilih, tokoh-tokoh itu rentan menimbulkan konflik kepentingan di internal KPK.

Bambang menuturkan, panitia seleksi pimpinan KPK harus dapat menjamin konflik kepentingan tersebut tidak akan terjadi di kemudian hari. Ia pun mendorong pansel membuat peraturan khusus mengenai hal ini.

Pilihan Redaksi Kapolri: Jadi Capim KPK itu Urusan Pribadi Bukan Institusi Pansel KPK: Kita Butuh UU KPK yang Sekarang Dapat Restu Ibu, Johan Budi Daftar Seleksi Pimpinan KPK Masa Pendaftaran Capim KPK Diperpanjang Hingga 3 Juli 2015

"Sejauh mana ada jaminan. Misalnya jika dia masih memegang jabatan tertentu, maka dia harus jeda dulu dan tidak bisa langsung menjabat di KPK," ujar Bambang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (23/6).

Bambang memaparkan, jika aturan tersebut belum dibentuk, maka keraguan tentang independensi calon pimpinan KPK dari institusi kepolisian dan TNI akan tetap ada di masyarakat.

"Tidak ada jaminan kalau sense of corpsnya sudah tidak ada," ucapnya. (Baca juga: Dua Jenderal Bintang Dua Polisi Daftar Capim KPK)

Seperti diberitakan sebelumnya, pada masa pendaftaran calon pimpinan KPK, pansel telah menemui beberapa kepala institusi negara. Mereka mendorong lembaga-lembaga itu untuk mengajukan anggota terbaik dalam seleksi tersebut.

Saat ini sejumlah anggota TNI dan Polri sudah mendaftar. Dari unsur Polri ada nama Inspektur Jenderal Yotje Mende dan Inspektur Jenderal Syarul Mamma. Keduanya adalah jenderal polisi yang masih aktif bertugas. (Baca juga: JK Apresiasi Beragamnya Latar Belakang Capim KPK)

Selain keduanya, ada purnawirawan Polri yang juga mendaftar yakni mantan Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Inspektur Jenderal Benny Mamoto.

Sementara dari unsur TNI ada nama mantan Komandan Pusat Polisi Militer Mayor Jenderal Purnawirawan Hendardji Soepandji. (sur)