Abraham Samad Kembali Diperiksa Kasus Pemalsuan Dokumen

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, Kamis (2/7), kembali diperiksa Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) terkait kasus dugaan pemalsuan dokumen.

Pemeriksaan kali ini berlangsung di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Markas Besar Polri, Jakarta. Samad tiba memenuhi panggilan penyidik pada sekitar 10.45 WIB.

Pilihan Redaksi Diperiksa Bareskrim, Samad Merasa Dikriminalisasi Pengacara Sesalkan Rekonstruksi Tertutup Kasus Abraham Samad Bareskrim Serahkan Kasus Samad, BW, dan Novel ke Level Polsek Menteri Tedjo: Presiden Jokowi Minta KPK-Polri Tak Gaduh Polri: Samad Tidak Ditahan karena Tak Persulit Pemeriksaan

"Jadi pemeriksaan ini sebenarnya panggilannya yang di Makassar. Waktu itu saya tidak sempat datang, jadi saya minta, kalau bisa, pemeriksaan di sini (Jakarta)," kata Samad.

Dia menjelaskan, permintaannya dipenuhi oleh polisi karena pihak kepolisian Sulselbar kebetulan sedang berada di Jakarta dalam rangka HUT Bhayangkara. (Baca: Modus Pemalsuan Dokumen oleh Samad Versi Polisi)

"Jadi ini pemeriksaan tambahan sebenarnya," kata Samad. "Hari ini bisa dijadwalkan, soal pemalsuan dokumen, KTP."

Kasus ini sebenarnya dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Baru belakangan perkara kemudian dilimpahkan ke Polda Sulselbar yang kemudian menjadikannya tersangka. Abraham Samad tidak sendiri, selain dirinya, Feriyani Lim juga jadi tersangka. (Baca: Mahfud MD Nilai Kasus Pemalsuan Dokumen Samad Sepele)

Perempuan asal Pontianak ini disebut sebagai orang yang dibantu Abraham. Namanya masuk namanya ke dalam kartu keluarga milik Abraham. Berdasarkan kartu keluarga itu, Feriyani membuat kartu tanda penduduk. KTP yang dibuat Feriyani itu kemudian digunakannya untuk membuat paspor.

Selain kasus ini, Samad juga sudah berstatus tersangka dalam kasus penyalahgunaan wewenang. Dia disebut bertemu sejumlah petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk kepentingan politik.

Serentetan masalah hukum ini menjerat Samad tidak lama setelah institusinya menetapkan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka dugaan gratifikasi. Status Budi yang saat itu menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polri akhirnya dicabut setelah gugatan praperadilannya dimenangkan hakim Sarpin Rizaldi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (obs)