Jokowi: Berantas Korupsi Jangan Buat Pejabat Tak Inovatif

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Jokowi mengakhiri masa libur lebarannya dengan menjadi inspektur upacara dalam peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-56 di Gedung Kejaksaan Agung, Rabu (22/7). Pada kesempatan itu, Jokowi menyampaikan sejumlah pesan kepada aparat penegak hukum, termasuk soal pemberantasan korupsi.

“Setiap tahun Hari Bhakti Adhyaksa selalu kita peringati. Momen seperti ini jangan hanya seremoni belaka, tapi harus dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan introspeksi dan evaluasi atas kinerja Kejaksaan pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga Kejaksaan jauh lebih baik ke depan,” kata Jokowi.

Pilihan Redaksi Jaksa Agung Belum Temukan Penyimpangan Jaksa Satgasus Kejaksaan Agung Pecat 60 Jaksa Nakal Kejaksaan Agung Diganjar Rapor Merah oleh Pemerintah

Menurut Jokowi, kinerja Kejaksaan di era keterbukaan makin berat. Korps Jaksa dituntut untuk memenuhi harapan rakyat agar menjadi institusi penegak hukum yang bersih dan adil.

“Rakyat menaruh harapan besar terhadap penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan, termasuk aksi pemberantasan korupsi,” kata Jokowi.

Dia mengingatkan, pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus dilakukan demi kepentingan rakyat dan program pembangunan. Untuk itu Jokowi meminta Kejaksaan agar mampu menyokong terciptanya lingkungan bisnis yang baik di Indonesia, dan membantu birokrat mengembangkan inovasi serta kreativitas dalam pembangunan.

“Jangan sampai upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum membuat pejabat dan pelaku bisnis tidak berani berinovasi bagi pembangunan. Rakyat Indonesia butuh program pembangunan yang sukses,” kata Jokowi.

Oleh karena itu Jokowi meminta Kejaksaan mendampingi pemerintah dalam urusan birokrasi. Soal birokrasi, Presiden juga meminta Kejaksaan untuk melakukan reformasi birokrasi guna meningkatkan kinerja.

“Lakukan perbaikan dari hulu sampai hilir. Reformasi harus dimulai dengan pembenahan integritas. Merit system harus ditegakkan tanpa kompromi. Hukum berjalan baik di tangan penegak hukum yang baik,” ujar Jokowi.

Presiden menegaskan tak mau lagi mendengar ada penegak hukum yang melakukan pemerasan, memperdagangkan perkara, atau menjadikan tersangka sebagai mesin ATM.

Untuk itu Komisi Kejaksaan akan segera bertugas mengawasi kinerja jaksa dan pegawainya, agar Kejaksaan makin berwibawa. Keputusan Presiden soal Komisi Kejaksaan itu telah ditandatangani oleh Jokowi.

Terakhir, Jokowi meminta Kejaksaan meningkatkan komunikasi dan sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian RI. Dia mengingatkan, aparat penegak hukum harus saling berdampingan, bukan berhadapan. (agk)