Harta Luhut Binsar Panjaitan Sekitar Rp 7 Miliar

Jakarta, CNN Indonesia -- Luhut Binsar Panjaitan yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Indonesia ternyata 14 tahun lalu tercatat memiliki harta senilai Rp 7.105.490.000 dan USD 295.494. Harta kekayaan Luhut dicatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diserahkan ke Komisi Pemberantasasn Korupsi.

Luhut terakhir kali menyerahkan LHKPN pada 10 Mei 2001. Saat itu dirinya masih menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Di laman acch.kpk.go.id, Luhut memiliki harta tak bergerak dalam bentuk tanah dan bangunan di daerah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan senilai Rp 1. 460.490.000. (Lihat Juga: FOKUS Bongkar Pasang Menteri Jokowi)

Pilihan Redaksi Jokowi Tak Minta KPK Telusuri Laporan Harta Menteri Baru Pramono Anung Terakhir Lapor Harta Kekayaan 13 Tahun Lalu Harta Menko Darmin Nasution Senilai Rp 30 Miliar 14 Tahun Lalu, Harta Rizal Ramli Rp 8,5 Miliar

Mantan duta besar Indonesia untuk Singapura ini juga memiliki harta bergerak dalam bentuk alat transportasi, seperti mobil Mazda Cronos, Cherokee, Toyota Crown, dan Kia Carnival yang ditotal senilai Rp 795.000.000.

Luhut yang sempat menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan selama sembilan bulan terakhir ini juga memiliki logam mulia senilai Rp 250.000.000. Tak hanya itu, Luhut pun memiliki giro dan setara kas lainnya senilai Rp 4.600.000.000 dan US$ 295.494.

Dalam laporannya, lulusan terbaik akademi militer tahun 1970 ini tercatat tidak memiliki utang sama sekali.

Siang tadi, Presiden Jokowi resmi melantik Luhut menggantikan Tedjo Edy Purdijatno sebagai Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan. Posisi Kepala Staf Kepresidenan yang sebelumnya diisi Luhut pun kini menjadi tanda tanya.

Istana kepresidenan menyatakan kepala staf kepresidenan untuk sementara akan tetap dipegang Luhut meski ke depannya akan ditunjuk pelaksana tugas untuk menghindari kekosongan jabatan.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan posisi kepala staf kepresidenan akan melebur dan dijalankan Pramono Anung selaku Sekretaris Kabinet. Menurutnya, tugas pokok dan fungsi kedua lembaga tersebut serupa. (utd)