Kejaksaan Agung Periksa Maraton Tersangka Bansos Sumut
Lalu Rahadian | CNN Indonesia
Kamis, 12 Nov 2015 20:15 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Penyidik pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung akan melanjutkan pemeriksaan tersangka perkara dugaan korupsi dana hibah dan bantuan sosial di Provinsi Sumatra Utara periode 2012-2013 Eddy Sofyan pekan depan.
Eddy sejauh ini telah diperiksa penyidik JAM Pidsus Kejagung sebanyak dua kali. Ia sempat diperiksa saat masih berstatus sebagai saksi, kemudian tersangka pada perkara itu.
Setelah pemeriksaan dengan status tersangkanya Kamis (12/11) ini, Eddy langsung ditahan penyidik JAM Pidsus di rumah tahanan Salemba cabang Kejagung. Menurut JAM Pidsus Arminsyah, pemeriksaan Eddy akan kembali dilakukan karena masih kurangnya data-data yang didapat penyidik dari pemeriksaan sebanyak dua kali hingga sekarang.
"Belum maksimal kita periksa, mungkin kita lanjutkan minggu depan. Yang bersangkutan ditahan di rutan Salemba cabang Kejagung. Ada kekhawatiran ia mengulangi perbuatan karena dia pada posisi jabatan yang sama saat berbuat (korupsi) dan sekarang jabatannya sama," ujar Arminsyah di Gedung Bundar JAM Pidsus, Kejagung.
Eddy adalah Kepala Badan Kesejahteraan, Pembangunan, Perlindungan Masyarakat Sumut saat kasus korupsi dana bansos dan hibah terjadi. Saat ini ia masih menyandang jabatannya tersebut.
Dalam pemeriksaan hari ini, penyidik Kejagung telah berhasil mendapat keterangan terkait pemberian dan syarat-syarat pencairan dana hibah dan bansos.
Eddy diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 Pemberantasan Tipikor Tahun 1999 junto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 Pemberantasan Tipikor Tahun 1999 pasal 55 ayat 1.
Selain Eddy, tersangka lain yang sudah ditetapkan Kejagung pada perkara korupsi dana hibah dan bansos di Sumut adalah Gubernur nonaktif Sumut Gatot Pujo Nugroho. Gatot ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap tidak melakukan verifikasi terhadap para penerima dana hibah dan bansos.
Sementara itu, Eddy dianggap turut membantu adanya penerima-penerima dana bansos siluman di Sumut.
Total kerugian negara sementara yang ditemukan penyidik Kejagung atas perbuatan Gatot dan Eddy mencapai angka Rp2,2 miliar. Jumlah tersebut masih dapat bertambah setelah hasil audit dari BPK telah keluar nantinya.
Sejauh ini tercatat ada 16 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) fiktif yang terbukti menerima dana bansos di Sumut periode 2012 hingga 2013. Fakta tersebut ditemukan setelah Tim Penyidik Kejagung melakukan investigasi ke Sumut beberapa pekan lalu. (pit)
Eddy sejauh ini telah diperiksa penyidik JAM Pidsus Kejagung sebanyak dua kali. Ia sempat diperiksa saat masih berstatus sebagai saksi, kemudian tersangka pada perkara itu.
Setelah pemeriksaan dengan status tersangkanya Kamis (12/11) ini, Eddy langsung ditahan penyidik JAM Pidsus di rumah tahanan Salemba cabang Kejagung. Menurut JAM Pidsus Arminsyah, pemeriksaan Eddy akan kembali dilakukan karena masih kurangnya data-data yang didapat penyidik dari pemeriksaan sebanyak dua kali hingga sekarang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Eddy adalah Kepala Badan Kesejahteraan, Pembangunan, Perlindungan Masyarakat Sumut saat kasus korupsi dana bansos dan hibah terjadi. Saat ini ia masih menyandang jabatannya tersebut.
Eddy diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 Pemberantasan Tipikor Tahun 1999 junto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 Pemberantasan Tipikor Tahun 1999 pasal 55 ayat 1.
Sementara itu, Eddy dianggap turut membantu adanya penerima-penerima dana bansos siluman di Sumut.
Total kerugian negara sementara yang ditemukan penyidik Kejagung atas perbuatan Gatot dan Eddy mencapai angka Rp2,2 miliar. Jumlah tersebut masih dapat bertambah setelah hasil audit dari BPK telah keluar nantinya.
Sejauh ini tercatat ada 16 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) fiktif yang terbukti menerima dana bansos di Sumut periode 2012 hingga 2013. Fakta tersebut ditemukan setelah Tim Penyidik Kejagung melakukan investigasi ke Sumut beberapa pekan lalu. (pit)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK