Jokowi Soroti Korupsi Tambang dan BUMN
Christie Stefanie | CNN Indonesia
Selasa, 22 Nov 2016 18:59 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan dugaan korupsi di sektor ekstraktif, infrastruktur dan BUMN menjadi sejumlah fokus pemerintah dalam aksi pencegahan pemberantasan korupsi sepanjang 2016—2017.
Sektor yang akan diprioritaskan oleh pemerintah antara lain ekstraktif, infrastruktur, tata niaga komoditas, BUMN, serta pengadaan barang dan jasa. Tujuan pemerintah di antaranya adalah untuk memperbaiki Indeks Persepsi Korupsi, kemudahan berbisnis dan transparansi.
“Pengelolaan sumber daya alam dan ketahanan pangan fokusnya pada tata niaga,” kata Bambang dalam jumpa pers Istana Kepresidenan, Selasa (22/11). “…serta transparansi pendapatan dari industri ekstraktif.”
Terkait dengan BUMN, Bambang menuturkan, pihaknya mendorong setiap perusahaan di Indonesia, dimulai dari perusahaan negara, untuk mendapatkan sertifikat antikorupsi. Hal itu, sambungnya, juga terkait dengan upaya menciptakan perusahaan induk BUMN yang baik.
Dia menegaskan upaya pencegahan itu harus didukung reformasi berkelanjutan, penegakan hukum dan dukungan politik. Dalam hal ini, sambungnya, pihaknya mendorong mekanisme pembocor rahasia (whistle blowing), pengendalian gratifikasi dan akuntabilitas dana hibah dan bantuan sosial.
Terkait dengan dugaan korupsi sektor tambang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah melakukan supervisi terhadap ribuan izin tambang yang tak berstatus Clean and Clear (CnC). Sedangkan di sektor BUMN, KPK tengah menangani kasus korupsi yang melibatkan satu perusahaan negara yakni PT Berdikari (Persero) terkait dengan pengadaan pupuk.
Sektor Swasta
Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan aksi pencegahan itu memang lebih difokuskan pada sisi pemerintah. Walaupun demikian, sambungnya, pihaknya juga menyasar korupsi di sektor swasta di sisi pengadaan barang dan jasa serta pajak.
“Yang paling besar justru menyangkut transparansi mengenai penerimaan negara, penyusunan anggaran dan pengadaan barang serta jasa,” kata Teten.
Dia juga menuturkan hal itu juga berkaitan dengan penerimaan migas dari sektor swasta. Dengan memangkas regulasi dan menciptakan transparansi, kata Teten, diharapkan dapat mengurangi praktik korupsi dari sektor swasta.
Sementara itu Presiden Joko Widodo menyatakan selain menginstruksikan pembenahan pengelolaan sumber daya alam, dia juga minta perbaikan sektor pajak.
"Saya minta dilakukan pembenahan besar-besaran dalam tata kelola pajak dan penerimaan negara terutama di pengelolaan sumber daya alam," kata Jokowi di Kantor Presiden, Selasa (22/11).
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini memberikan amanat kepada aparat penegak hukum fokus mencegah terjadinya korupsi pada sektor perizinan dan pelayanan publik. Kedua sektor ini dianggap rentan korupsi karena berhubungan langsung dengan masyarakat.
Sektor rawan lainnya adalah pelayanan administrasi, pertanyaan, kesehatan, pendidikan, penyaluran dan penggunaan dana hibah dan bantuan sosial. Transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, menurut Jokowi, juga perlu diawasi khusus.
"Ini adalah area yang rawan tindakan koruptif," tuturnya.
(asa)
Sektor yang akan diprioritaskan oleh pemerintah antara lain ekstraktif, infrastruktur, tata niaga komoditas, BUMN, serta pengadaan barang dan jasa. Tujuan pemerintah di antaranya adalah untuk memperbaiki Indeks Persepsi Korupsi, kemudahan berbisnis dan transparansi.
“Pengelolaan sumber daya alam dan ketahanan pangan fokusnya pada tata niaga,” kata Bambang dalam jumpa pers Istana Kepresidenan, Selasa (22/11). “…serta transparansi pendapatan dari industri ekstraktif.”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menegaskan upaya pencegahan itu harus didukung reformasi berkelanjutan, penegakan hukum dan dukungan politik. Dalam hal ini, sambungnya, pihaknya mendorong mekanisme pembocor rahasia (whistle blowing), pengendalian gratifikasi dan akuntabilitas dana hibah dan bantuan sosial.
Sektor Swasta
Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan aksi pencegahan itu memang lebih difokuskan pada sisi pemerintah. Walaupun demikian, sambungnya, pihaknya juga menyasar korupsi di sektor swasta di sisi pengadaan barang dan jasa serta pajak.
“Yang paling besar justru menyangkut transparansi mengenai penerimaan negara, penyusunan anggaran dan pengadaan barang serta jasa,” kata Teten.
Dia juga menuturkan hal itu juga berkaitan dengan penerimaan migas dari sektor swasta. Dengan memangkas regulasi dan menciptakan transparansi, kata Teten, diharapkan dapat mengurangi praktik korupsi dari sektor swasta.
Sementara itu Presiden Joko Widodo menyatakan selain menginstruksikan pembenahan pengelolaan sumber daya alam, dia juga minta perbaikan sektor pajak.
"Saya minta dilakukan pembenahan besar-besaran dalam tata kelola pajak dan penerimaan negara terutama di pengelolaan sumber daya alam," kata Jokowi di Kantor Presiden, Selasa (22/11).
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini memberikan amanat kepada aparat penegak hukum fokus mencegah terjadinya korupsi pada sektor perizinan dan pelayanan publik. Kedua sektor ini dianggap rentan korupsi karena berhubungan langsung dengan masyarakat.
Sektor rawan lainnya adalah pelayanan administrasi, pertanyaan, kesehatan, pendidikan, penyaluran dan penggunaan dana hibah dan bantuan sosial. Transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, menurut Jokowi, juga perlu diawasi khusus.
"Ini adalah area yang rawan tindakan koruptif," tuturnya.
(asa)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK