Komplotan Pemetik Pungli dari Pulo Gadung
CNN Indonesia
Minggu, 12 Mar 2017 09:49 WIB
Muhadi tak bersedia memberikan uang sepeser pun kepadanya. Dia menduga praktik itu sebagai pungutan liar.
Survei Global Corruption Barometer (GCB) yang disusun Transparency International Indonesia menunjukkan, 65 persen masyarakat Indonesia menganggap praktik korupsi meningkat dalam satu tahun belakangan.
DPR menempati peringkat pertama sebagai lembaga terkorup, disusul birokrasi pemerintah dan DPRD. Dalam survei sebelumnya, Polri dianggap sebagai pihak yang paling korup dibandingkan DPR.
Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dinilai sebagai inovasi untuk bersama-sama, antara pemerintah dan masyarakat, memberantas korupsi. Satgas yang dipimpin Irwasum Polri Komisaris Jenderal Dwi Priyatno ini selain memberi tekanan pada level teknis seperti OTT, tetapi juga memantik kesadaran antikorupsi pada setiap aparatur birokrasi.
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2016 meraih skor 37 dari rentang 0-100. Indonesia menduduki peringkat 90 dari 176 negara. Meski skornya naik satu poin dibanding tahun sebelumnya, namun IPK Indonesia turun dua peringkat dibanding 2015 yang menempati urutan 88 dari 168 negara.
Saat dikonfirmasi mengenai dugaan pungli, Kepala Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Jakarta Timur Mohamad Soleh mengaku tidak mengetahui dugaan praktik pungli yang dilakukan sejumlah oknum petugas yang berada di bawah tanggung jawabnya.
Selaku pimpinan, dia belum menerima laporan soal praktik gelap itu. "Saya belum tahu. Sejauh ini belum ada laporan (pungli), alhamdulillah belum ada," kata Soleh.
Namun dia memastikan akan menindak tegas oknum yang diduga melakukan pungli. Soleh mengatakan, apabila ada oknum pegawai yang terbukti melakukan pungli akan diproses sesuai peraturan disiplin pegawai negeri. Namun jika oknum yang melakukan adalah pegawai harian lepas, pihaknya tidak segan untuk memutus kontrak kerja atau pemecatan.
"Pasti dia kami tindak, karena itu instruksi presiden dan kepala dinas perhubungan, kami dilarang melakukan pungli," tegasnya.
Sektor Publik Rawan
Di tempat terpisah, Wakil Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Sri Wahyuningsih mengatakan, pungutan di luar retribusi yang diatur Perda termasuk kategori pungli.
"Itu bisa dikategorikan pungli. Pungutan di luar aturan (perda) itu pungli, aturannya sudah jelas," kata Sri saat dihubungi.
Dia menjelaskan, praktik pungli paling rawan terjadi pada sektor pelayanan publik. Namun terkadang, kata Sri, pungli tidak hanya dilakukan secara sepihak, tapi karena keinginan kedua belah pihak.
"Kadang masyarakat maunya cepat biar urusannya segera terselesaikan, kadang mau sama mau, kadang terjadi seperti itu, tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Perda," ujarnya.
Pemberantasan pungli merupakan salah satu langkah pemerintah dalam rangka reformasi hukum di Indonesia. Di bawah koordinasi Kemenko Polhukam, pemberantasan pungli masuk dalam rumusan paket kebijakan reformasi hukum tahap pertama.
Menko Polhukam Wiranto mengklaim keberhasilan pemerintah dalam melakukan pemberantasan pungli. Dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi pada Kamis (9/3) lalu, Wiranto mengatakan, masyarakat aktif melaporkan praktik pungli kepada Satgas Saber Pungli yang dibentuk kementeriannya.
"Sekarang laporan (pungli) sudah lebih dari 23 ribu, berbagai cara untuk melapor, operasi tangkap tangan sudah 80-an sekian," kata Wiranto.
Meski pemerintah gencar mengupayakan pemberantasan pungli, namun praktik gelap itu tetap terjadi di tengah masyarakat. Prosedur yang berbelit dan birokrasi yang kompleks menjadi celah para oknum melakukan praktik pungli.
Survei Global Corruption Barometer (GCB) yang disusun Transparency International Indonesia menunjukkan, 65 persen masyarakat Indonesia menganggap praktik korupsi meningkat dalam satu tahun belakangan.
DPR menempati peringkat pertama sebagai lembaga terkorup, disusul birokrasi pemerintah dan DPRD. Dalam survei sebelumnya, Polri dianggap sebagai pihak yang paling korup dibandingkan DPR.
Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dinilai sebagai inovasi untuk bersama-sama, antara pemerintah dan masyarakat, memberantas korupsi. Satgas yang dipimpin Irwasum Polri Komisaris Jenderal Dwi Priyatno ini selain memberi tekanan pada level teknis seperti OTT, tetapi juga memantik kesadaran antikorupsi pada setiap aparatur birokrasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 Ilustrasi praktik pungli yang terbongkar Operasi Tangkap Tangan. (CNN Indonesia/Djonet Sugiarto) |
Selaku pimpinan, dia belum menerima laporan soal praktik gelap itu. "Saya belum tahu. Sejauh ini belum ada laporan (pungli), alhamdulillah belum ada," kata Soleh.
Namun dia memastikan akan menindak tegas oknum yang diduga melakukan pungli. Soleh mengatakan, apabila ada oknum pegawai yang terbukti melakukan pungli akan diproses sesuai peraturan disiplin pegawai negeri. Namun jika oknum yang melakukan adalah pegawai harian lepas, pihaknya tidak segan untuk memutus kontrak kerja atau pemecatan.
Sektor Publik Rawan
Di tempat terpisah, Wakil Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Sri Wahyuningsih mengatakan, pungutan di luar retribusi yang diatur Perda termasuk kategori pungli.
"Itu bisa dikategorikan pungli. Pungutan di luar aturan (perda) itu pungli, aturannya sudah jelas," kata Sri saat dihubungi.
Dia menjelaskan, praktik pungli paling rawan terjadi pada sektor pelayanan publik. Namun terkadang, kata Sri, pungli tidak hanya dilakukan secara sepihak, tapi karena keinginan kedua belah pihak.
"Kadang masyarakat maunya cepat biar urusannya segera terselesaikan, kadang mau sama mau, kadang terjadi seperti itu, tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Perda," ujarnya.
Pemberantasan pungli merupakan salah satu langkah pemerintah dalam rangka reformasi hukum di Indonesia. Di bawah koordinasi Kemenko Polhukam, pemberantasan pungli masuk dalam rumusan paket kebijakan reformasi hukum tahap pertama.
Menko Polhukam Wiranto mengklaim keberhasilan pemerintah dalam melakukan pemberantasan pungli. Dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi pada Kamis (9/3) lalu, Wiranto mengatakan, masyarakat aktif melaporkan praktik pungli kepada Satgas Saber Pungli yang dibentuk kementeriannya.
"Sekarang laporan (pungli) sudah lebih dari 23 ribu, berbagai cara untuk melapor, operasi tangkap tangan sudah 80-an sekian," kata Wiranto.
Meski pemerintah gencar mengupayakan pemberantasan pungli, namun praktik gelap itu tetap terjadi di tengah masyarakat. Prosedur yang berbelit dan birokrasi yang kompleks menjadi celah para oknum melakukan praktik pungli.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK