KPK Diminta Terima Permohonan Justice Collaborator Setnov
Feri Agus | CNN Indonesia
Jumat, 12 Jan 2018 02:06 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kuasa hukum Setya Novanto, Maqdir Ismail berharap, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima permohonan menjadi justice collaborator (JC) yang diajukan kliennya dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP.
"Kalau memang itu jadi diajukan, tentunya harus diterima, sehingga kita tak mau orang di-ojok-ojokin untuk jadi JC, tapi kemudian dipermalukan (ditolak)," kata Maqdir usai sidang Setnov, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (11/1).
"Karena berbicara JC itu bicara tentang hak, bukan kewajiban, bahwa orang berhak mengajukan permohonan jadi JC," tutur Maqdir.
Setnov merupakan terdakwa korupsi e-KTP keempat yang mengajukan permohonan menjadi JC. Sebelumnya, dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto serta pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong telah lebih dulu mengajukan JC. Permintaan mereka pun diterima pimpinan KPK.
Maqdir mengatakan status JC akan membantu kliennya dalam proses hukum kasus korupsi yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun itu.
Sesuai ketentuan, sambung Maqdir, ketika permintaan Setya Novanto jadi justice collaborator dikabulkan maka kliennya akan mendapat keringanan hukuman serta remisi.
"Bukan hanya keringanan terhadap tuntutan atau hukuman mati, tetapi juga untuk dapat keadilan karena nanti masih ada PP 99 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa orang hanya bisa mendapatkan remisi atau asimilasi kalau menjadi JC," ujarnya.
Tak Berarti Akui Kesalahan
Dari tiga terdakwa sebelumnya yang mengajukan status JC tersebut mereka semua mengakui kesalahan dalam korupsi e-KTP, dan mengungkap pelaku serta fakta kasus tersebut.
Menanggapi soal justice collaborator Setnov, Maqdir mengatakan setelah pengajuan itu tak berarti kliennya dianggap telah mengakui kesalahan dalam korupsi e-KTP. Meski begitu, Maqdir mengatakan setelah mengajukan Setya Novanto jadi justice collaborator kliennya siap bekerja sama dengan KPK untuk mengungkap pelaku lainnya dan membuka secara terang soal proyek senilai Rp5,9 triliun itu.
"Jadi kalau mengenai JC ini mari kita lihat besok keterangan pak Novanto secara langsung," kata Maqdir. (kid)
"Kalau memang itu jadi diajukan, tentunya harus diterima, sehingga kita tak mau orang di-ojok-ojokin untuk jadi JC, tapi kemudian dipermalukan (ditolak)," kata Maqdir usai sidang Setnov, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (11/1).
"Karena berbicara JC itu bicara tentang hak, bukan kewajiban, bahwa orang berhak mengajukan permohonan jadi JC," tutur Maqdir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Setnov merupakan terdakwa korupsi e-KTP keempat yang mengajukan permohonan menjadi JC. Sebelumnya, dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto serta pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong telah lebih dulu mengajukan JC. Permintaan mereka pun diterima pimpinan KPK.
Maqdir mengatakan status JC akan membantu kliennya dalam proses hukum kasus korupsi yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun itu.
"Bukan hanya keringanan terhadap tuntutan atau hukuman mati, tetapi juga untuk dapat keadilan karena nanti masih ada PP 99 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa orang hanya bisa mendapatkan remisi atau asimilasi kalau menjadi JC," ujarnya.
Tak Berarti Akui Kesalahan
Dari tiga terdakwa sebelumnya yang mengajukan status JC tersebut mereka semua mengakui kesalahan dalam korupsi e-KTP, dan mengungkap pelaku serta fakta kasus tersebut.
Menanggapi soal justice collaborator Setnov, Maqdir mengatakan setelah pengajuan itu tak berarti kliennya dianggap telah mengakui kesalahan dalam korupsi e-KTP. Meski begitu, Maqdir mengatakan setelah mengajukan Setya Novanto jadi justice collaborator kliennya siap bekerja sama dengan KPK untuk mengungkap pelaku lainnya dan membuka secara terang soal proyek senilai Rp5,9 triliun itu.
"Jadi kalau mengenai JC ini mari kita lihat besok keterangan pak Novanto secara langsung," kata Maqdir. (kid)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK