Klaster Perkantoran, Batu Sandungan Anies saat PSBB Transisi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih belum bisa merasa aman dari ancaman virus corona (Covid-19). Laju penularan kembali tinggi di ibu kota di akhir Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi diterapkan.

Anies sempat memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saat virus corona baru mewabah. Kemudian, dia memberikan kelonggaran lewat PSBB Transisi ketika menilai penularan virus corona mulai melandai.

Namun, penambahan pasien positif corona justru kembali meninggi saat PSBB Transisi diterapkan. Klaster-klaster baru pun bermunculan. Salah satunya klaster perkantoran.

Mulai dari gedung kementerian, kantor Badan Usaha Milik Negara (BUMN), wilayah perkantoran dinas pemerintahan, hingga kompleks perkantoran milik swasta. Hingga Selasa (27/7), setidaknya klaster 68 perkantoran telah menyumbang 440 kasus positif.

Merujuk data Satuan Tugas Covid-19, sebelum PSBB masa transisi diterapkan pada 4 Juni di DKI, hanya ada 43 kasus positif dari klaster perkantoran.

Sejak PSBB transisi diberlakukan dari 5 Juni sampai data terakhir 26 Juli, kasus positif di klaster perkantoran mencapai 397 kasus. Total keseluruhan mencapai 440 kasus dari 68 klaster perkantoran.

Pengamat Kebijakan Publik DKI Jakarta, Azas Tigor Nainggolan menilai peningkatan kasus positif di wilayah perkantoran adalah buntut dari pengawasan Pemprov DKI Jakarta yang kendur. Syarat bagi perusahaan yang kembali beroperasi tidak diawasi secara optimal.

"Itu menandakan memang enggak ada namanya pelaksanaan protokol di Jakarta. Tidak dijalankan, kenapa? Karena memang tidak ada keseriusan Pemprov," kata Azas saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (28/7).

Kemunculan klaster itu, kata dia, menjadi gambaran bahwa pemprov DKI Jakarta perlu berbenah diri. Terutama sebelum menerbitkan kebijakan dan mengawasi kebijakan yang diterapkan.

Meski begitu, kenaikan kasus positif dari klaster perkantoran juga perlu menjadi perhatian pemerintah pusat, Dalam hal ini Kementerian Kesehatan.

Menurutnya, pemerintah pusat perlu mengawasi daerah-daerah yang sudah direstui melonggarkan PSBB. Jangan sampai protokol kesehatan jadi diabaikan.

Kebijakan antar daerah di wilayah Jabodetabek yang tidak terintegrasi dinilainya juga turut memperparah kemunculan klaster perkantoran. Tidak sedikit warga luar Jakarta yang tetap bekerja di ibu kota di tengah pandemi.

Dia memberi contoh kepadatan di stasiun Bogor yang kerap terjadi di tengah pandemi. Menurutnya, itu adalah gambaran masih banyak perkantoran yang tidak mengurangi jumlah pegawai untuk bekerja di kantor.

Pekerja kantoran menjadi salah satu kelompok yang rawan penularan virus corona usai ditemukan klaster-klaster perkantoran di Jakarta (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)

Seharusnya, kata dia, Pemprov DKI Jakarta dapat lebih tegas untuk mengawasi waktu bekerja di perkantoran sehingga tidak terjadi penumpukan lantaran telah dibagi menjadi beberapa sif kerja.

"Kalau dilihat stasiun-stasiun tetap padat, jalanan mulai macet. Kan artinya memang aktivitas masyarakat di Jakarta sudah normal," kata Azas.

Menurut dia, sejumlah fasilitas-fasilitas kesehatan yang tersedia pun seringkali hanya menjadi pajangan. Kini, saat kasus positif semakin meningkat, alat-alat seperti bilik disinfeksi tubuh, tempat cuci tangan, hingga ketersediaan cairan sanitasi tangan sudah banyak diabaikan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Jakarta Andri Yansah sendiri mengakui bahwa pihaknya sulit mengawasi ribuan perusahaan di Jakarta.

Andri Yansah juga mengakui bahwa pihaknya menemukan perusahaan yang menerapkan protokol pencegahan Covid-19 ala kadarnya. Hal ini, kata dia, disebabkan gugus tugas penanganan Covid-19 di internal kantor tidak berjalan maksimal.

Azas lalu menyoroti kantor pemerintahan yang turut menjadi klaster penularan virus corona. Menurutnya, itu adalah kabar buruk karena pemerintah sendiri tidak mampu menjadi contoh yang baik.

Dia yakin kantor menjadi klaster virus corona karena memang ada protokol kesehatan yang tak dipatuhi secara maksimal.

"Banyak kantor pemerintahan yang malah menjadi klaster. Itu artinya pengawasan di lingkungan pemerintahan saja masih belum benar," ucap Azas.

"Kalau sampai kantor kelurahan jadi klaster kan itu bukti kalau selama ini enggak jalan protokol kesehatan," tambahnya.

Tes Swab Rutin di Kantor

Epidemiolog Universitas Griffith, Dicky Budiman menilai penularan corona di perkantoran yang sudah tinggi tidak bisa diselesaikan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Menurutnya perlu ada tes rutin.

"Harus dilakukan tes PCR secara rutin, karena bila tidak, mau seketat apapun protokol kesehatannya tidak akan optimal mencegah klaster perkantoran," kata Dicky saat dihubungi.

Menurutnya, tes swab rutin merupakan langkah paling mujarab untuk menekan laju penularan virus corona di perkantoran. Setiap kali ada pegawai yang positif, langsung bisa teridentifikasi.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan PSBB bisa saja diterapkan kembali dengan ketat seperti saat virus corona baru mewabah (CNN Indonesia/Safir Makki)

Orang-orang yang pernah menjalin kontak pun bisa lekas diketahui. Setelah itu, bisa diambil langkah-langkah konkret guna mencegah penularan ke orang-orang baru.

Hal itu menjadi penting menurut Dicky. Terlebih, sejumlah pemerintah daerah juga telah membolehkan sektor industri kembali beroperasi.

Perusahaan perlu mengutamakan keselamatan para pegawai penting yang mau tak mau harus bekerja di kantor. Sisanya, atau pegawai lain, tak perlu diwajibkan bekerja di kantor alias cukup bekerja di rumah.

"Klaster perkantoran ini bukan hal sepele, bukan yang bisa kita abaikan begitu saja. Harus disikapi dengan serius, dengan opsi kerja di rumah bagi yang tidak esensial," jelas dia.

Dia menegaskan bahwa klaster perkantoran itu menjadi konsekuensi yang logis ketika suatu wilayah masih belum dapat mengendalikan laju penyebaran Covid-19. Tidak terkecuali di Jakarta.

Dicky menilai perusahaan pun perlu melakukan screening awal bagi seluruh pegawainya yang akan bekerja di kantor. Menurut Dicky, upaya itu banyak tidak ditemui di perusahaan-perusahaan DKI Jakarta.

"Dalam upaya pencegahan Covid-19 apapun klasternya adalah memastikan orang yang ada disitu, yang kerja disitu baik itu di kantor, pasar, segala macam, kan orang itu tidak bawa virus. Ketika dia masuk, mau 10 persen, 50 persen, pastikan semua itu tidak bawa virus," kata Dikcy menjelaskan.

"Satu-satunya cara untuk mengetahui itu adalah dengan tes, tidak bisa dengan ukur suhu, atau kemudian dengan lihat satu rasio oksigen saja," lanjut dia.

Diketahui, PSBB transisi di DKI Jakarta bakal berakhir pada Kamis (30/7). Sejauh ini, ada opsi PSBB Transisi bakal diakhiri dan PSBB akan diterapkan kembali saat virus corona baru mewabah.

"Kalau semakin memburuk tidak mustahil kembali ke PSBB," kata Riza saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Selasa (28/7).

Kenaikan kasus di Jakarta, bagaimanapun, tak terlepas dari pengetesan masif yang selama ini menjadi misi utama DKI di bawah kepemimpinan Anies.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) dalam laporannya mencatat DKI Jakarta sebagai provinsi dengan jumlah tes spesimen Covid-19 tertinggi, bahkan melampaui standar mereka.

Sesuai standar WHO, rasio uji spesimen corona adalah 1 orang per 1.000 penduduk per minggu. Sementara DKI Jakarta mencapai 4 orang per 1.000 penduduk dalam satu minggu.

"Satu-satunya provinsi di Jawa yang mencapai patokan deteksi kasus minimal (dari standar WHO) adalah Jakarta," dikutip dari salinan laporan WHO Indonesia, Kamis (23/7).

Berdasarkan catatan CNNIndonesia.com, jumlah kasus positif di Jakarta bertambah 12.286 kasus selama masa PSBB transisi. Sebelum memberlakukan PSBB transisi, pada 4 Juni jumlah kasus positif Covid di Jakarta baru 7.600 kasus, sementara per hari ini jumlah kasus sudah mencapai 20.470 kasus positif.

Hari terakhir sebelum pemerintah mengumumkan hasil evaluasinya terkait dengan kebijakan PSBB itu pun diwarnai dengan catatan rekor tertinggi tambahan harian selama ini, yakni sebanyak 584 kasus.

Positivity rate atau rasio kasus positif di Jakarta juga kembali meningkat dalam beberapa waktu belakangan. Terkini, angka rasio positif Covid di Jakarta per Jumat (24/7) mencapai 5,2 persen, padahal sebelum memasuki PSBB transisi angka rasio positif di Jakarta sempat di bawah 5 persen.