Melacak Jejak Naturalisasi Sungai ala Anies Lawan Banjir, Terwujudkah?
Perdebatan mengenai istilah naturalisasi dan normalisasi mewarnai perjalanan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memimpin Ibu Kota. Topik ini selalu muncul saban musim hujan yang memicu banjir di ibu kota.
Anies, sejak kampanye Pilgub DKI 2017, memang lebih sering mengenalkan pendekatan naturalisasi dibanding normalisasi dalam mengatasi banjir.
Salah satu alasan Anies memilih naturalisasi ketimbang normalisasi karena normalisasi mensyaratkan penggusuran rumah warga di bantaran sungai. Tindakan itu dihindari Anies.
Normalisasi dilakukan dengan pengerukan sungai untuk memperlebar dan memperdalam, pemasangan sheet pile atau batu kali untuk pengerasan dinding sungai, pembangunan sodetan, hingga pembangunan tanggul.
Sedangkan naturalisasi adalah cara mengelola Prasarana Sumber Daya Air (kali, saluran, sungai, waduk, situ dan embung) melalui konsep pengembangan Ruang Terbuka Hijau dengan tetap memperhatikan kapasitas tampungan, fungsi pengendalian banjir serta konservasi.
Itu tercantum dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air secara Terpadu dengan Konsep Naturalisasi yang diteken Anies setelah menjabat.
Lalu, lima tahun memimpin Jakarta, bagaimana implementasi program Anies itu? Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diberi mandat program tersebut adalah Dinas Sumber Daya Air. Namun, permintaan informasi melalui Sekretaris Dinas Sumber Daya Air Dudi Gardesi tidak mendapat jawaban hingga berita ini ditulis.
Jika menilik sejumlah pemberitaan media pada awal 2020 lalu, Dinas Sumber Daya Air sempat mengungkap tiga lokasi yang akan dinaturalisasi.
Tiga lokasi itu yakni Kanal Banjir Barat segmen Shangri-La-Karet, Kanal Banjir Barat segmen Sudirman-Manggarai dan Kali Ciliwung Lama segmen Jalan Krapu.
Kepala Dinas Sumber Daya Air saat itu Juani Yusuf mengatakan naturalisasi itu bertujuan untuk penataan area sungai.
"Kan kalinya sudah lebar tuh, jadi ya ditata naturalisasi gitu, supaya kembali ke alam," kata Juani Januari 2020.
CNNIndonesia.com menelusuri satu dari tiga titik itu, yakni Kali Ciliwung Lama segmen Jalan Krapu. Pekerjaan di titik ini terlihat telah rampung. Di kedua sisi sungai, dibuat jalur pedestrian dan dinding parapet sepanjang 1,3 kilo meter. Selain itu, juga dilakukan perkuatan tanggul kali dengan sheet pile.
Kali Ciliwung di Jalan Krapu ini membelah dua pemukiman warga. Dalam proses naturalisasi itu, dibuat tiga jembatan penyeberangan orang dengan struktur baja. Tiga jembatan itu, dibangun di titik berbeda.
Area pinggir sungai tampak dipenuhi pohon-pohon tinggi, meski matahari terik, udara di kawasan itu cukup sejuk.
Sementara air kali tampak berwarna coklat kehitaman. Sampah dedaunan sesekali terlihat mengalir di pinggiran kali. Sejumlah warga cukup asing jika ditanya soal naturalisasi, namun mereka mengakui memang ada penataan kali di zaman Anies.
Ketua RT 008 RW 01, Kelurahan Ancol, Suwanto menyatakan pengerjaan di Kali Ciliwung yang melintasi rumahnya itu rampung belum lama ini.
"Dulu kali kita sangat kotor, waktu Jokowi jadi Gubernur, sedikit diperbaiki. Ahok jadi Gubernur ada PPSU semuanya terkendali, kali kita jadi agak lumayan," kata Suwanto kepada CNNIndonesia.com.
Ia mengatakan wilayah RT-nya hampir tidak pernah banjir karena luapan Kali Ciliwung. Banjir di wilayah itu, kata dia, terakhir terjadi bertahun-tahun lalu.
Oleh karenanya, naturalisasi yang dilakukan di Kali Ciliwung itu menurutnya memang bukan ditujukan untuk mengatasi banjir.
"Kalau (dibilang) untuk penahan banjir, dari dulu kita emang tidak pernah banjir," katanya.
Suwanto bercerita sewaktu mengetahui Kali Ciliwung segmen Jalan Krapu akan ditata, tidak ada penolakan dari warga sekitar. Menurutnya, naturalisasi itu telah membuat kali menjadi tertata.
"Cukup banyak manfaat. Tanah kita gak longsor, mencegah erosi tanah dengan adanya sheet pile itu. Kedua kita merasa dimanusiawikan (dengan penataan)," katanya.
Sejumlah warga RT 08 juga mengatakan hal yang sama, daerah tersebut hampir tidak pernah banjir. Namun program naturalisasi itu dianggap membuat pinggiran sungai lebih tertata.
"Sebenarnya jarang banjir cuma kan namanya semacam program pemerintah untuk mungkin mempercantik kali, segala macam ditingkatnya dengan baik," kata salah seorang warga.