Tiga Parpol Sepakat Tak Mengemis Jatah Menteri ke Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Santernya isu rombak kabinet tidak membuat beberapa partai politik tergoda untuk memperebutkan kursi menteri dari Presiden Joko Widodo. Mereka sepakat mendukung pemerintahan ada atau tidaknya tambahan jatah menteri.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani mengatakan partainya tidak akan meminta jatah kursi menteri kepada Jokowi. Meskipun demikian, Arsul menyerahkan seluruh penilaian kepada Jokowi selaku pemegang hak prerogratif. Menurutnya, PPP selalu siap untuk membantu dan mendukung pemerintahan Presiden Jokowi apabila jatah menteri ditambah atau tidak.

"Kata agama, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini jadi pegangan PPP," ujar Arsul. (Baca Juga: KMP Klaim Tak Bakal Tergoda Posisi Menteri)

Pilihan Redaksi Jokowi: Jangan Ganggu Menteri yang Sedang Bekerja JK Sebut Jokowi Belum Bahas Komposisi Baru Kabinet Kerja KMP Klaim Tak Bakal Tergoda Posisi Menteri PKB: Permintaan Lima Menteri PDIP Hak Mereka

Dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK, PPP hanya memiliki satu kursi menteri, yakni Menteri Agama Lukman HakiM Saifuddin. Kinerja Lukman sejauh ini mendapatkan respon positif dari berbagai kalangan, baik dari aktivis ataupun kepala pemuka-pemuka agama yang konservatif.

Selain itu, Lukman juga diapresiasi oleh lembaga The Wahid Institute bisa membaur dengan kalangan budayawan, yang penting dalam proses negosiasi serta pendekatan kultural dalam meminimalisir konflik. Dalam hal kebijakan, Lukman juga menginisiasi rancangan perlindungan kebebasan beragama bagi kelompok minoritas.

Hal serupa disampaikan Politikus Partai Hanura Nurdin Tampubolon. Nurdin menyerahkan seluruh kewenangan kepada Presieden Jokowi. Nurdin mengatakan Partai Hanura siap untuk membantu, apabila memang Presiden Jokowi membutuhkan kader-kader terbaik Hanura di dalam pemerintahan.

Selain itu, Ketua Fraksi Hanura ini mengatakan partai yang dipimpin oleh Wiranto ini tidak akan mendesak Presiden Jokowi untuk menambah jumlah kursi Hanura di dalam kabinet atau untuk merubah komposisi menteri. (Baca Juga: Jelang Rombak Kabinet, PDIP Siapkan Calon Menteri Pengganti)

Saat ini, Hanura pun sudah mengamankan dua kursi, yakni Menteri Perindustrian Saleh Husin dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara- Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi. Saleh Husein disebut lembaga konsultan politik, salah satunya dari Lingkar Studi Perjuangan, sebagai salah satu titik terlemah dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK. Sementara itu, Yuddy Chrisnandi, disebut lembaga Political Communication Institute (PolcoMM Institute) sebagai salah satu menteri yang kinerjanya diketahui oleh publik.

"Hanura tidak akan meminta-minta kursi," ujar Nurdin.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Viktor Laiskodat pun mengatakan yang dipimpin oleh Surya Paloh ini tidak akan meminta tambahan kursi menteri kepada Presiden Jokowi di tengah santernya isu reposisi ini.

"Kalau enggak dikasih, tidak akan minta. Malu," katanya.

Saat ini, NasDem memiliki empat kursi di eksekutif yakni Menteri Tata Ruang dan Agraria Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edy Purdijatno. Kemudian, juga Prasetyo yang menjabat sebagai Jaksa Agung.

Kinerja Jaksa Agung sempat dikritik oleh Komisi III DPR yang menilai Prasetyo belum mengeluarkan kebijakan atau tindakan yang luar biasa untuk penegakan hukum di tengah masyarakat. Sedangkan, Tedjo Edy Purdijatno, yang tidak populer di kalangan publik, juga banyak mendapatkan sorotan terutama atas sikapnya atas penyelesaian kasus-kasus Hak Asasi Manusia, yang oleh kalangan aktivis masih dinilai sebatas pencitraan.

Kritik lsm juga dialamatkan kepada Siti Nurbaya, yang masih belum bisa menuntaskan kasus-kasus kriminalisasi hutan dan lahan yang dilakukan perusahaan. Terakhir, Ferry Mursyidan disebut Lembaga Survei Indonesia (LSI) bekerja dalam diam, alias tidak diketahui kerja konkretnya. (Lihat Juga: Kinerja Menteri Belum Maksimal, Wacana Reshuffle Menguat)

Ditengah kencangnya isu reposisi ini, Presiden Jokowi kemudian mengimbau kepada semua pihak untuk tidak menjadikan ini sebagai suatu polemik baru di pemerintahan, yang dapat mengganggu kinerja menteri. (Baca Juga: Jokowi: Jangan Ganggu Menteri yang Sedang Bekerja)

Isu reshuffle ini kembali menguat setelah Presiden Jokowi meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk memberikan dua halaman laporan berisi capaian program dalam enam bulan lalu dan rencana program dalam enam bulan ke depan. Menanggapi hal tersebut, Jokowi menekankan hanya dia yang mengetahui hasil dari rapor para menterinya. (utd)