Analisis

Mengurai Semrawut Pangkalan Ojek Online

Jonathan Patrick, CNN Indonesia | Jumat, 07/12/2018 18:11 WIB
Mengurai Semrawut Pangkalan Ojek Online Ilustrasi (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Jam tangan sudah menunjukkan pukul 21.00 WIB, rasa lelah setelah seharian beraktivitas terus menggerakkan tubuh ini untuk beranjak pulang. Perjalanan melewati jalan Profesor Doktor Satrio, Jakarta Selatan cukup mengusik.

Pasalnya, kesemrawutan di wilayah ini akibat pengemudi taksi dan ojek online terbilang cukup parah. Puluhan motor yang ditumpangi orang-orang yang memakai jaket hijau pengojek online berjejer di bahu jalan. Bahkan ada juga yang memarkir motor di atas trotoar. Mereka menunggu sembari menanti ponsel berbunyi tanda mendapat pesanan.

Seakan tak terusik dengan kemacetan jalan, para pengemudi taksi online ini berjejer di seberang Mall Ambasador. Beberapa terlihat santai di dalam mobil sembari menatap aplikasi transportasi online di layar ponsel mereka berharap mendapat order. 


Tak cuma di kawasan Kuningan, pemandangan serupa sebenarnya juga nampak di sekitar Semanggi dan stasiun Palmerah dan Manggarai.

Padahal di situ berdiri tegak tanda dilarang stop dan dilarang parkir. Namun, puluhan ojol dan taksi online ini tak acuh terhadap hak sesama pengguna jalan.

Melihat tingkah para pengemudi ini, rasa lelah jadi tercampur amarah. Pasalnya tak jauh dari situ terdapat selter di Kuningan City untuk menampung taksi dan ojek online ini.

Kelakuan para pengemudi dulu ojek online ini sempat menjanjikan agar pengemudi tidak perlu lagi mangkal di pinggir jalan raya. Mereka bisa mencari orderan cukup dari rumah. Tapi kenyataannya, para pengemudi ojek ini mesti mencari tempat strategis jika ingin mendapat pendapatan yang bagus.

Masalah ojek mangkal ini sudah jadi masalah klasik. Sejak 2015 lalu, Kadishubtrans DKI Andri Yansyah telah mengeluhkan masalah ojek mangkal yang kerap menimbulkan kemacetan.

Ojek online yang mangkal di pinggiran jalan Sudirman (CNN Indonesia/Safir Makki)

Alasan pengemudi

Namun, para pengemudi ini memiliki alasan tersendiri mengapa mereka terpaksa mangkal di bahu jalan.

Saya mencoba menghampiri salah satu pengemudi ojol yang ada di bahu jalan. Namun, ketika ditanya mereka menunjukkan sikap kurang bersahabat.

"Bang kenapa kok mangkal di pinggir jalan begini? Bikin macet saja, bukannya di Kuncit ada selter," tanya saya.

"Ya memang kenapa bang? Saya cari makan di sini, lagian konsumen juga maunya jemput tidak pakai lama. Kalau masuk selter nanti keluar mall lagi, makan waktu lagi," kata abang tersebut dengan nada tinggi.

Selain dinilai lebih repot, selter yang bisa digunakan untuk menampung gojek ini pun masih sangat sedikit. Saat ini Grab baru memiliki 91 selter, dan dua GrabBike Lounge, dan ratusan driver stop. Sementara Gojek tak buka suara soal jumlah selter mereka ketika dikonfirmasi.

Padahal menurut pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan Pemprov DKI Jakarta sudah menyediakan lahan-lahan parkir yang digunakan untuk membangun selter.

"Pemprov menyediakan lahan misalnya di Thamrin, di sepanjang jalan Thamirn itu kan mulai dari Sarinah seterusnya masalah macet, mangkal, semrawut pokoknya. Pemprov sudah siapkan lahan di situ kalau mau," kata Tigor.

Namun, pihak Grab dan Gojek masih belum merespons terkait ketersediaan lahan untuk selter dari pemerintah ini.

Aplikator serakah

Ilustrasi. Perekrutan ojek online yang tidak dibatasi dituding jadi salah satu penyebab kesemerawutan kota akibat ojek yang mangkal sembarangan. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Di sisi lain, pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno menuding masalah mangkal sembarangan ini muncul akibat keserakahan aplikator yang terus merekrut mitra pengemudi. Djoko mengatakan konsep awal aplikasi ride-hailing adalah agar ojek pangkalan mudah mendapatkan pesanan.

Seiring berjalannya waktu dan mengacu pada basahnya pendapatan ojol, profesi ini malah juga diminati oleh seluruh orang, tak hanya yang dari awal berprofesi sebagai ojek.

"Realitanya, penggemarnya banyak. Akhirnya tidak membatasi driver, sebanyak-banyaknya direkrut. Saya dari dulu bilang, kalau bisa orang di seluruh dunia yang punya motor gabung jadi anggotanya," kata Djoko.

Djoko mengatakan langkah ekstrim harus dilakukan. Pasalnya apabila terus diberi angin atau celah, maka pelanggaran akan terus terjadi.

"Tidak bisa, orang seperti ini tidak bisa diedukasi lagi, susah. Jakarta itu ya harus cara keras, karena cara hidupnya keras. Kalau sudah begitu mereka bisa tertib," kata Djoko.

Perlu tindakan tegas

Alasan kepraktisan membuat mereka tak peduli dengan kesulitan yang dialami pengguna jalan lainnya. Padahal Tigor menyebut kelakuan para pengemudi transportasi online ini merampas hak sesama pengguna jalan.

"Ini kota harus mau diatur, kalau tidak mau jangan di Jakarta. Jangan bikin semrawut di Jakarta. Kalau soal cari makan semua cari makan, jadi harus dibina agar tidak sembarangan. Kadang-kadang lebih galak mereka kalau dikasih tahu kalau mereka tidak boleh mangkal begitu," ujar Tigor saat dihubungi terpisah, Kamis (6/12).

Mengurai Semrawut Pangkalan Ojek OnlinePengamat menilai perlu adanya tindakan tegas agar masalah ojek mangkal sembarangan tidak berlanjut. (Foto: CNN Indonesia/Hesti Rika)

Senada dengan Tigor, Djoko juga setuju agar aplikator menindak tegas ojol yang masih bandel mangkal di pinggir jalan.

Tigor mengatakan ojol yang mangkal di pinggir jalan melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum). Untuk itu ia mengimbau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bertindak tegas.

"Pemprov harus tegas, itu sudah melanggar Perdatibum Jakarta. Harus ditangkapi para pelanggar ini dengan razia dan operasi yang berkoordinasi dengan kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta," ujar Tigor.

Tigor juga menyarankan pemerintah dan aplikator bekerjasama untuk membangun selter bagi para pengemudi ini. Tigor juga menyarankan aplikator membuat razia untuk menertibkan para mitra pengemudinya.

"Razia mereka yang sembarangan dan panggil aplikator dan minta tertibkan para pengemudi ini. Bikin Satgas kek, blokir kek, meeting point juga perbanyak. Pokoknya bebas aplikator mau bagaimana menindak mitra. Harus tegas dan jadi contoh agar ada efek jera" ujar Tigor.

Jika masalah terus berlanjut, Pemprov bisa mengirimkan surat peringatan hingga tiga kali. Kemudian apabila terus menjadi masalah, Pemprov bisa membuat surat aduan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir aplikasi Gojek atau Grab. (eks)