PSE Kominfo Buat Kepentingan Siapa?

Alih-alih melindungi data pribadi, Pingkan menilai Permenkominfo tersebut mengikat platform untuk membuka dan menyerahkan akses data dan juga sistemnya kepada pemerintah.

"Kebijakan ini perlu dievaluasi, apakah memang pemerintah sudah bisa menyediakan perlindungan terhadap data yang memadai dan menjamin kerahasiaannya," jelas dia, dalam keterangan tertulis.

Pasal 21 Permenkominfo 5/2020 menyatakan bahwa PSE Lingkup Privat wajib memberikan akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik kepada:

(a) kementerian atau lembaga dalam rangka pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(b) APH dalam rangka penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 ayat (4) butir (i), menyebutkan setiap PSE Lingkup Privat wajib melampirkan surat keterangan yang menyatakan bahwa mereka menjamin dan melaksanakan kewajiban pemberian akses terhadap Sistem Elektronik dan Data Elektronik dalam rangka memastikan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di dalam dokumen pendaftaran wajibnya.

Penelitian CIPS menyimpulkan bahwa akses ke sistem milik PSE Lingkup Privat belum tentu pilihan terbaik dan pilihan ini harus diambil sebagai upaya terakhir setelah semua tindakan mitigasi keamanan informasi dilakukan.

[Gambas:Twitter]

Pakar keamanan siber sekaligus pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto menilai Permenkominfo tersebut mengancam privasi pengguna platform lantaran sejumlah pasal karetnya.

"Jika platform ini ikut mendaftar, maka mereka akan melanggar kebijakan privasi mereka sendiri dan privasi kita sebagai pengguna juga akan terancam," ujar Teguh lewat akun kicauan di Twitter, Sabtu (17/6).

Pasal-pasal karet itu yakni pasal 9 ayat (3) dan (4) serta pasal 14 ayat (3) karena mengandung frasa "meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum". Sementara, Permenkominfo itu tak memuat penjelasan frasa itu.

"Nantinya bisa digunakan untuk 'mematikan' kritik walaupun disampaikan dengan damai. Dasarnya apa? Mereka (Pemerintah) tinggal jawab, mengganggu ketertiban umum," ungkapnya.

Dia menilai Pemerintah merancang pasal karet itu dengan tujuan agar bisa melakukan sensor konten.

"Apa jaminannya bahwa [peraturan] ini nantinya tidak akan disalahgunakan untuk membatasi atau menghabisi pergerakan mereka yang kontra pemerintah? Enggak ada kan?" cetus Teguh.

Di pihak lain, Kepala Indonesia Cyber Security Forum Ardi Sutedja menilai aturan PSE Kominfo ini tak mengekang kebebasan berekspresi.

"Itu salah. Di mana ada syarat yang menyatakan bahwa itu akan dibatasi? Kecuali ada kewajiban pelanggaran pidana. Kalau ada indikasi pelanggaran hukum itu yang masuk kesana apart hukum. Semua bermain dalam kerangka penegakan hukum," ujar dia, kepada CNNIndonesia.com, Rabu (3/8).

Menurutnya, pemerintah tidak bisa serta merta meminta data kepada PSE tanpa persetujuan dan surat resmi. Bahkan, developer juga berhak menolak memberikan informasi penggunanya.

"Itukan semua ada aturan hukum enggak bisa sebagai penegak hukum dateng ke WhatsApp minta data," lanjut dia.

Ardi juga menyebut Permenkominfo 5/2020 ini selaras dengan RUU PDP, dengan alasan perundangan tersebut melindungi isi data yang dihimpun oleh aturan PSE.

"Sekarang kita mau ngatur PSE, gimana caranya kalau PSE itu kita enggak tahu di mana? Sekarang itu baru pendaftaran kan, tidak ada kewajiban membayar biaya dalam pendaftaran itu," ucapnya.

Respons Kominfo di halaman berikutnya...

[Gambas:Video CNN]

Dirjen Aplikasi dan Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan, dalam sejumlah kesempatan, menjawab kritik-kritik terhadap aturan PSE ini.

Pertama, soal data pribadi, kebijakan ini merupakan cara Pemerintah melindunginya, bukan malah 'mengintipnya'.

"Pendaftaran Sistem Elektronik merupakan wujud komitmen PSE untuk bersama Pemerintah menghadirkan perlindungan pengguna internet yang lebih kuat termasuk pelindungan konsumen, pelindungan data pribadi pengguna, serta pelindungan ruang digital yang aman serta produktif," dikutip dari siaran pers Kominfo.

Ia pun menyebut isu Kominfo dapat "mengintip" percakapan, termasuk di WhatsApp, lewat PSE "adalah informasi yang tidak benar".

Dia mengatakan Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 tidak memberikan kewenangan bagi Kominfo untuk secara bebas mengakses percakapan pribadi masyarakat.

Pengaturan pemberian akses sistem dan dokumen elektronik dalam PM Kominfo 5/2020 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penegakan hukum pidana, dan pengawasan, dengan syarat yang diatur ketat, antara lain harus menyertakan penetapan pengadilan.

Selain itu, mesti ada dasar kewenangan yang sah pada saat melakukan permohonan akses kepada PSE.

Kedua, soal kebebasan berpendapat. "Isu mengenai Pendaftaran PSE mengancam hak-hak sipil masyarakat adalah tidak tepat," ujar Semuel.

Kebijakan pendaftaran PSE ini merupakan upaya awal dalam menghadirkan ekosistem digital yang lebih akuntabel. Melalui kewajiban pendaftaran PSE, Pemerintah berupaya untuk semakin melindungi hak-hak masyarakat sebagai pengguna sistem elektronik.

Misalnya, dalam hal terjadi kasus pornografi anak. Jika PSE tersebut sudah terdaftar, Pemerintah sesuai PM Kominfo 5/2020 dapat menghubungi penanggungjawab PSE yang terdaftar untuk segera melakukan tindakan yang diperlukan.

Bentuknya, pemutusan akses, hingga memfasilitasi upaya penegakan hukum terhadap konten pornografi anak yang dimaksud.

Ketiga, soal sosialisasi. Dia mengatakan prosesnya sudah lama dilakukan. 

"Sosialisasi atas kebijakan ini juga telah dilakukan sejak kurang lebih 1,5 tahun yang lalu. Jika PSE mengalami kendala pendaftaran pun, Kementerian Kominfo menyediakan bantuan dan pendampingan teknis," ujarnya, dikutip dari siaran pers Kominfo.

Pernyataan yang sama menyebut proses pendaftaran PSE merupakan suatu proses yang sangat penting untuk menjaga dan memperkuat tata kelola ruang digital Indonesia. Proses pendaftaran ini sebetulnya bersifat administratif, sederhana dan tidak berbayar (gratis).