Menko Kemaritiman Sebut Ancaman Jokowi Bak Penyemangat
Resty Armenia | CNN Indonesia
Rabu, 17 Jun 2015 15:20 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengancam akan mencopot menteri, direktur jenderal, dan direktur utama perusahaan BUMN yang mengurus bidang pelabuhan lantaran target dwelling time (waktu tunggu kontainer di pelabuhan) gagal tercapai.
Sebagai salah satu pejabat yang menjadi target ancaman, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo menanggapi dengan positif. Dia menyebut ancaman itu sebagai bentuk penyemangat yang diberikan presiden kepada bawahannya.
"Itu untuk menyemangati kami lah. Kami harus semangat, begitu kan," ujar Indroyono di Control Tower PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, Jakarta Utara, Rabu (17/6).
Karenanya, dia mengaku akan bekerja lebih keras untuk mewujudkan keinginan Jokowi yang menargetkan dwelling time rata-rata hanya 4,7 hari saja.
"Kita harus kerja, harus kerja betul ya," kata dia.
Sebelumnya, kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara hari ini dipastikan memberi catatan penting bagi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo dan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo) Richard Joost Lino. Alasannya, Jokowi kecewa karena masih lambannya antrian pengeluaran barang dari pelabuhan terbesar di Indonesia itu. Kekecewaan pun berbuah ancaman.
Karena masih penasaran dengan institusi mana yang menyebabkan mundurnya dwelling time, Jokowi pun menggelar rapat mendadak dengan Indroyono dan Lino beserta beberapa pejabat eselon I lintas kementerian. Suasana rapat kala itu terbilang cukup tegang.
"Saudara sekalian, sekali lagi kami tidak ingin bicara banyak di sini, tetapi saya ingin agar pelabuhan cepat dan efisien dalam memberikan pelayanan pada pemain-pemain impor maupun ekspor," ujar Jokowi ketika membuka rapat.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menekankan bahwa urusan pemerintah adalah memberikan pelayanan, sedangkan permasalahan tracking dan loading merupakan urusan pelaku bisnis.
Oleh sebab itu, ia menegaskan agar institusi pemerintah, baik di kementerian maupun lembaga terkait bisa berupaya mendekati dwelling time negara-negara tetangga Indonesia.
"Kita seperti ini sudah lama, ada yang sehari, tiga hari, 20 hari, 25 hari. Itu yang harus diselesaikan. Entah urusan dengan karantina, Kementerian Perdagangan, saya tidak mau tahu. Saya ingin mendekati negara-negara tetangga, karena saya hitung kerugian akibat ketidakefisienan ini tidak kecil sampai Rp 780 triliun," kata Jokowi.
"Jadi jangan ceritakan ke saya yang baik-baik. Kan saya tanya tiga kali tadi, siapa yang paling lambat? Instansi mana yang paling lambat? Untuk apa sih? Untuk kita perbaiki, bukan untuk apa-apa. Kalau saya tanya enggak ada jawabannya, ya akan cari sendiri dengan cara saya," ujarnya.
"Dan perlu saya sampaikan, kalau sudah sulit, bisa saja Dirjen-nya saya copot, bisa saja pelaku usaha di lapangan saya copot, bisa juga menterinya yang saya copot. Bisa saja, kalau saya kerjanya seperti itu," tegasnya.
Jokowi juga menegaskan, kementerian dan lembaga harus mengetahui permasalahan yang ada dan apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan itu.
"Saya perlu seperti itu, dan itu yang saya butuhkan hari ini," ujar dia.
"Karena saya 28 tahun mengurus seperti ini. Jadi kalau ada yang belum tahu, hal-hal yang seperti ini sudah menjadi makanan keseharian saya," kata dia.
Terakhir, presiden pun berpesan, “Saya hanya ingin satu kata saja, saya minta kementerian dan lembaga, perbaiki semuanya, nanti secara detail akan saya cek di lapangan dengan cara saya sendiri,” ujarnya. (meg/gen)
Sebagai salah satu pejabat yang menjadi target ancaman, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo menanggapi dengan positif. Dia menyebut ancaman itu sebagai bentuk penyemangat yang diberikan presiden kepada bawahannya.
"Itu untuk menyemangati kami lah. Kami harus semangat, begitu kan," ujar Indroyono di Control Tower PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, Jakarta Utara, Rabu (17/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita harus kerja, harus kerja betul ya," kata dia.
Karena masih penasaran dengan institusi mana yang menyebabkan mundurnya dwelling time, Jokowi pun menggelar rapat mendadak dengan Indroyono dan Lino beserta beberapa pejabat eselon I lintas kementerian. Suasana rapat kala itu terbilang cukup tegang.
"Saudara sekalian, sekali lagi kami tidak ingin bicara banyak di sini, tetapi saya ingin agar pelabuhan cepat dan efisien dalam memberikan pelayanan pada pemain-pemain impor maupun ekspor," ujar Jokowi ketika membuka rapat.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menekankan bahwa urusan pemerintah adalah memberikan pelayanan, sedangkan permasalahan tracking dan loading merupakan urusan pelaku bisnis.
Oleh sebab itu, ia menegaskan agar institusi pemerintah, baik di kementerian maupun lembaga terkait bisa berupaya mendekati dwelling time negara-negara tetangga Indonesia.
"Kita seperti ini sudah lama, ada yang sehari, tiga hari, 20 hari, 25 hari. Itu yang harus diselesaikan. Entah urusan dengan karantina, Kementerian Perdagangan, saya tidak mau tahu. Saya ingin mendekati negara-negara tetangga, karena saya hitung kerugian akibat ketidakefisienan ini tidak kecil sampai Rp 780 triliun," kata Jokowi.
"Jadi jangan ceritakan ke saya yang baik-baik. Kan saya tanya tiga kali tadi, siapa yang paling lambat? Instansi mana yang paling lambat? Untuk apa sih? Untuk kita perbaiki, bukan untuk apa-apa. Kalau saya tanya enggak ada jawabannya, ya akan cari sendiri dengan cara saya," ujarnya.
"Dan perlu saya sampaikan, kalau sudah sulit, bisa saja Dirjen-nya saya copot, bisa saja pelaku usaha di lapangan saya copot, bisa juga menterinya yang saya copot. Bisa saja, kalau saya kerjanya seperti itu," tegasnya.
Jokowi juga menegaskan, kementerian dan lembaga harus mengetahui permasalahan yang ada dan apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan itu.
"Saya perlu seperti itu, dan itu yang saya butuhkan hari ini," ujar dia.
"Karena saya 28 tahun mengurus seperti ini. Jadi kalau ada yang belum tahu, hal-hal yang seperti ini sudah menjadi makanan keseharian saya," kata dia.
Terakhir, presiden pun berpesan, “Saya hanya ingin satu kata saja, saya minta kementerian dan lembaga, perbaiki semuanya, nanti secara detail akan saya cek di lapangan dengan cara saya sendiri,” ujarnya. (meg/gen)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK