Kejar Target APBN, Sri Mulyani Rombak 41 Pejabat Eselon II

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi melantik 41 pejabat eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Inspektorat Jenderal (Itjen), dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada hari ini, Jumat (3/3).

Dalam sambutannya, Sri Mulyani menekankan kepada seluruh pejabat yang dilantiknya untuk menjalankan fungsi dan tugas jabatannya dengan sungguh-sungguh. Sehingga bisa berkontribusi besar kepada Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara.

Sri Mulyani tak ingin mendengar ada pejabat Eselon II yang bekerja tak maksimal lantaran perlu beradaptasi dengan jabatan baru yang dipegangnya.

Khususnya kepada 14 pejabat Eselon II yang menempati jabatan baru di DJP, lembaga pengaman penerimaan pajak. Ia ingin para pejabat tersebut langsung meningkatkan penerimaan pajak sehingga target di akhir tahun dapat terealisasi.

"Saya tidak ingin dengar ada alasan karena saya baru di tempat ini, maka 2017 ini saya pelajari dulu. Anda tidak memiliki kemewahan untuk belajar. Di mana pun Anda, Anda harus berfungsi penuh. Maka harus ada kesiapan yang tangguh," tutur Sri Mulyani saat melantik 41 pejabat Eselon II di kantornya, Jumat (3/3).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia meminta para pejabat pajak agar membina hubungan tim yang solid agar bisa meningkatkan penerimaan pajak. Tanpa harus menciptakan kesan mengganggu atau mengancam bagi wajib pajak (WP).

"DJP harus berisi orang-orang yang punya komitmen tinggi, nasionalisme utuh, dedikasi yang besar dalam bernegara, meletakkan kepentingan negara dan pemerintah di atas kepentingan pribadi dan kelompok," tegasnya.

Disiplin Anggaran

Sementara untuk para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Sri Mulyani menitip pesan agar para pejabat mampu mengeksekusi anggaran tepat waktu dan secara berkualitas, yakni dengan disiplin dan menerapkan akuntabilitas anggaran.

"Laporan tidak harus rumit untuk jadi akuntabel, tidak harus berlembar-lembar untuk jadi akuntabel. Saya ingin inovasi seperti itu," imbuhnya.

Lalu, untuk para pejabat DJKN, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengharapkan agar para pejabatnya mampu menjadi manajer yang disiplin dan sungguh-sungguh melihat penggunaan aset dan harta negara. Ia tak ingin, ada aset-aset negara yang menganggur atau idle sehingga tidak produktif.

"Pejabat lain, Irjen, fungsi Irjen dimanapun kita punya disiplin dalam audit jadi luar biasa, bukan untuk kelihata institusi yang akuntabel. Tapi saya butuh orang untuk mengawasi saya karena manusia pada dasarnya lemah," katanya.

Kantor Pusat Ditjen Pajak. (REUTERS/Iqro Rinaldi)

Terakhir, kepada pejabat baru LMAN, Sri Mulyani menyampaikan apresiasinya karena jabatan Direktur LMAN dijabat oleh seorang perempuan. Menurutnya, ke depan, porsi pejabat perempuan di lingkungan Kemenkeu harus ditingkatkan. "Saya minta minimal 35 persen," tutupnya.

Direktorat Jenderal Pajak
1. Teguh Budiharto sebagai Direktur Keberatan dan Banding
2. Lusiani sebagai Direktur Teknologi Informasi Perpajakan
3. Ahmad Djamhari sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh
4. Tri Wibowo sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II
5. Aim Nursalim Saleh sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi
6. Erna Sulistyowati sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung
7. Irawan sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I
8. Rida Handanu sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II
9. Neilmaldrin Noor sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II
10. Eka Sila Kusna Jaya sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara
11. Wansepta Nirwanda sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua dan Maluku
12. Eddi Wahyudi sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak
13. Edward Hamonangan Sianipar sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan
14. Lindawaty sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia

Direktorat Jenderal Perbendaharaan
1. Didyk Choiroel sebagai Direktur Pelaksana Anggaran
2. Ade Rohman sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat
3. Heru Pudyo Nugroho sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau
4. Tiarta Sebayang sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi
5. Alfiker Siringoringo sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung
6. Rinardi sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu
7. Supendi sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung
8. Niken Pudyastuti sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten
9. Sahat M. T. Panggabean sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat
10. Midden Sihombing sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur
11. Marni Misnur sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan
12. Saiful Islam sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat
13. Ririn Kadariyah sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara
14. Muhdi sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat
15. Syarwan sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua

Pilihan Redaksi PP Perencanaan dan Anggaran Pemerintah Terbit Akhir Maret Indonesia Masuk Daftar Hitam Jika Tak Rilis Aturan Main AEoI Jelang AEoI, OJK Pamer Sistem Pelaporan Data Nasabah Asing

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
1. Arik Hariyono sebagai Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan
2. Kurniawan Nizar sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh
3. Thaufik sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung
4. Ekka Sri Sukadana sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu.
5. Etto Sunaryanto sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur
6. Surya Hadi sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara
7. Ngakan Putu Tagel sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara
8. Anugrah Komara sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat
9. Aloysius Yanis Dhaniarto sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat dan Maluku

Inspektorat Jenderal
1. Raden Patrick Wahyudwisaksono sebagai Inspektur V

Lembaga Manajemen Aset Negara
1. Rahayu Puspasari sebagai Direktur
2. Anton Listyanto sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Dukungan Organisasi (gen)