Sapaan JK ke Ridwan Kamil: Bandung Banyak Demo?

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar teleconference dengan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil di Situation Room Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/11)

Pada teleconference itu, JK didampingi Deputi Informasi dan Teknologi dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Agung Harjono, Sekretaris Wapres M Oemar, dan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi.

Pilihan Redaksi BBM Naik, Pemerintah Klaim Sukses Redam Harga Pangan Tarif Angkutan Umum Perkotaan Jadi Kunci Inflasi Harga Rumah dan Properti Naik Januari 2015 Organda Naikkan Tarif Angkutan Umum 30 Persen

JK melakukan teleconference melalui tiga layar monitor yang sudah disiapkan di dalam ruangan yang dulunya merupakan kantor kepresidenan Presiden RI kedua, Soeharto.

Selain dengan Ridwan Kamil, JK juga akan berbincang dengan Bupati Bojonegoro Suyoto, Kepala BMKG Andi Eka Sakya, dan pimpinan Markas Besar Kepolisian.

Mengawali teleconference, JK langsung menyapa Ridwan melalui layar monitor yang telah tersambung. Topik yang dibahas yakni soal demonstrasi kenaikan harga bahan bakar minyak subsidi yang terjadi di kota Bandung.

“Gimana di sana? Banyak demo?” kata JK menyapa Ridwan.

Ridwan pun tersenyum. “Iya. Di sini yang demo kebanyakan buruh Pak, karena bertepatan dengan rencana kenaikan UMK (Upah Minimum Kota) hari ini. Buruh banyak menuntut soal upah, bukan BBM," ujar Ridwan.

JK lalu menanyakan soal respons pengusaha dan sopir angkot di Bandung terhadap kenaikan harga BBM tersebut. “Angkot bagaimana? Pada mogok enggak?” ujar JK.

“Setelah BBM naik, kami koordinasi. Alhamdulillah angkutan lancar di Bandung. Angkot aman karena akhirnya terjadi kesepakatan (soal kenaikan tarif),” ujar Ridwan.

Awal pekan ini, Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga BBM sebesar Rp 2.000 per liter. Premium naik dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500, sedangkan solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500.

Jokowi berpendapat subsidi BBM adalah pemborosan anggaran, sebab dalam kurun waktu lima tahun, dana yang dialokasikan untuk subsidi BBM bisa mencapai Rp 714 triliun. Ia ingin dana sebesar itu dialihkan untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan rakyat. (Baca Jokowi: Tiap Hari Rp 714 Triliun Dibakar untuk BBM)