Dahlan Iskan Buat Surat Penunjukan Yusril sebagai Pengacara

Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kamis (11/6). Hari ini Dahlan seharusnya menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi gardu induk PLN tahun 2011-2013. (Baca: Dahlan Iskan akan Diperiksa Perdana sebagai Tersangka)

Dahlan meminta pemeriksaannya ditunda karena ia masih menyusun surat penunjukan tim kuasa hukumnya. Salah satu pengacara yang ditunjuk Dahlan untuk membelanya ialah Yusrih Ihza Mahendra. (Baca: Hadapi Banyak Kasus, Dahlan Iskan Bentuk Tim Kuasa Hukum)

Pilihan Redaksi Dahlan Iskan Resmi Dicekal Bepergian ke Luar Negeri Soal Beberapa Perkara yang Melilit 'Pak Bos' Dahlan Iskan Kejati Jatim Panggil Dahlan Iskan soal Laporan Hilangnya Aset JK: Pak Dahlan Iskan Terbuka dan Bertanggung Jawab

“Siang ini kami sedang mempersiapkan tim kuasa hukum Pak Dahlan. Oleh sebab surat penunjukan masih diproses, maka hari ini Dahlan belum akan hadir di Kejaksaan,” kata Yusril kepada CNN Indonesia.

Menurut Yusril, Dahlan tak menghadiri pemeriksaan karena dalam surat panggilan Kejaksaan terhadap mantan Dirut PLN itu disebut ia harus didampingi pengacara selama pemeriksaan. “Padahal Dahlan belum selesai membentuk tim kuasa hukumnya,” ujar Yusril.

Dahlan telah mengirim surat resmi ke Kejati DKI Jakarta, meminta agar pemeriksaannya ditunda. Surat tersebut siang ini tiba di Kejati. “Sampai dibuatnya surat ini, saya belum menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi saya dalam pemeriksaan. Oleh karenanya saya mohon diberi waktu untuk menunjuk penasehat hukum,” kata dia.

Kasus yang menjerat Dahlan ini bermula saat PLN melakukan pembangunan 21 gardu induk pada unit pembangkit dan jaringan di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Pembangunan dilakukan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar lebih dari Rp 1 triliun untuk tahun anggaran 2011-2013.

Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta, kerugian negara akibat kasus ini diperkirakan Rp 33,2 miliar. (agk)