Kontroversi Warnai Perjalanan Korps Bhayangkara

Di bawah kepemimpinan Budi Waseso, Bareskrim menunjukkan geliat menangani kasus-kasus korupsi kelas kakap. Tidak lama setelah resmi menjabat, Budi memang telah berjanji akan mengungkap banyak kasus yang merugikan negara dalam jumlah besar.

Sebut saja dugaan korupsi pada proses jual beli kondensat bagian negara yang menyeret institusi sekaliber BP Migas. Penggeledahan terkait korupsi yang diduga merugikan negara sampai triliunan rupiah itu menarik sorotan cukup besar, 5 Mei.

Tidak hanya dalam jumlah kerugian negara, nama-nama besar pun terpaksa bolak-balik ke Markas Besar Polri karena mesti berurusan dengan anak buah Budi.

Beberapa tokoh di antaranya adalah bekas Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana yang jadi tersangka dugaan korupsi Payment Gateway dan bekas Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan yang mesti bersaksi atas dua kasus dugaan korupsi berbeda.

Ada juga Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang belakangan dipanggil sebagai saksi kasus korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) pada Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Delapan bulan menjabat sebagai Kabareskrim, Budi dicopot dan dimutasi menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional. Budi bertukar jabatan dengan Komisaris Jenderal Anang Iskandar yang didapuk menggantikan dirinya sebagai Kabareskrim.

Sebelum Budi resmi dicopot, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemberantasan korupsi mesti dilakukan tanpa membuat gaduh. Luhut juga pernah mengingatkan Polri untuk tidak sembarangan dan lebih berhati-hati menetapkan seseorang menjadi tersangka kasus ekonomi.

Kegaduhan memang terjadi setelah Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II RJ Lino mengadu kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil di muka publik. Peristiwa itu sampai ke telinga Istana dan dikaitkan dengan isu pencopotan Budi.

---